Banjarbaru, KP – Penambahan pegawai negeri sipil (PNS) masih diperlukan Pemprov Kalsel.
Pasalnya, hampir semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kekurangan tenaga PNS.
Kekurangan tersebut karena sebelumnya pengangakatan PNS dihentikan sejak 2010 silam.
Sementara, PNS yang pensiun dihitung dari 2010 jumlahnya sangat banyak.
Selama ini, untuk mengatasi kekurangan diisi pegawai honorer.
“Kurangnya PNS di setiap SKPD disebabkan kurangnya pengangkatan pegawai umum sejak 2010 lalu hingga saat ini,” kata Kepala Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Dinansyah.
Dirinya menyampaikan, jikapun ada penangkatan formasi yang diberikan kepada Pemrprov Kalsel kebanyakan pegawai teknis, nakes dan guru. “Sementara pengangkatan pegawai umum hampir tidak ada.
Jadi, kebanyakan SKPD saat ini masih kekurangan tenaga PNS umum tersebut,” imbuhnya.
Meski demikian, Dinansyah menuturkan Pemprov Kalsel masih terbantu atas adanya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK pada tahun 2022/2023 yang berjumlah sekitar 1.600 lebih.
Pada tahun 2024 mendatang kata dia, Kalsel kembali mendapatkan amanah untuk membuka penerimaan PPPK dengan jumlah 2.000 formasi.
“Yang paling banyak formasinya untuk nakes dan guru,” ujarnya.
Ia pun berharap kepada pemerintah pusat agar formasi pada penerimaan CPNS maupun PPPK selanjutnya dapat menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. (mns/K-2)
