Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan
HEADLINE

Penolakan Pj Bupati Barsel dan Kobar Droping Pusat Semakin Kencang

×

Penolakan Pj Bupati Barsel dan Kobar Droping Pusat Semakin Kencang

Sebarkan artikel ini
IMG 20230524 082826
Unjuk rasa kian kencang menolak pejabat droping dari pusat (atas). Gubernur Sugianto Sabran saat menerima tim pemprotes dari MP3D. (bawah). (kalimantanpost.com/Darity)

PALANGKA RAYA, kalimantanpost.com – Penolakan rencana pelantikan Penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan dan Penjabat (Pj) Bupati Kotawaringin Barat, yang dinilai merupakan pejabat droping pusat semakin kencang.

Ini menyusul munculnya aksi demo damai dari masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng) terus berlangsung ke Kantor Gubernur, Jalan G.Obos.oleh Masyarakat Peduli Pimpinan Putra Daerah (MP3D), Selasa (23/5/2023).

Baca Koran

Aliansi warga tergabung di MP3D menyampaikan surat tuntutan rakyat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri yang berisi penolakan terhadap penjabat bupati droping dari pusat. Surat diterima langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Katma F. Dirun untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri

Dalam pertemuan dengan Gubernur Kalteng, MP3D Kalteng serta beberapa aliansi masyarakat dayak dan organisasi diantaranya Masyarakat peduli Adat Budaya dan Pembangunan Kalteng, Ormas BMT, Serikat Hijau, KNPI Kalteng, dan beberapa perwakilan tokoh masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Kalteng didampingi Anggota Forkopimda dan Sekretaris Daerah Kalteng H. Nuryakin, serta Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan dan Hukum Sang Made Mahendra Jaya.

MP3D Kalteng yang diwakili Wawan S Gundik, Ingkit BS Djaper, Andreas Junaedy dan Adi A. Noor menyampaikan hal yang senada terkait penetapan Penjabat Bupati Barito Selatan Deddy Winarwan dan Penjabat Bupati Kotawaringin Barat Budi Santosa

Mereka meminta Menteri Dalam Negeri membatalkan keputusannya terkait penetapan penjabat dimaksud dan mengakomodir mekanisme yang telah dilakukan yaitu melalui usulan yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah, dan menetapkan putra daerah sebagai penjabat bupati di dua kabupaten tersebut.

“Semangat otonomi daerah Kalteng memiliki potensi SDM yang cukup andal dan mampu menjadi penjabat bupati. Pihaknya minta agar tuntutan mereka tidak dimaknai primordialisme yang fanatik dengan rasa kedaerahan, tapi lebih kepada menjunjung tinggi kearifan lokal,” ungkap salah satu perwakilan Ingkit B.S. Djaper

Baca Juga :  Puncak HPN 2025 Banjarmasin, Fadli Zon Pastikan Pers Bukan Hanya Mengabarkan tapi Mengawal Kebijakan

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan dan Hukum, Sang Made Mahendra Jaya menegaskan pihaknya memahami tuntutan masyarakat dayak dalam hal penetapan penjabat bupati di Kalteng.

Dia menyebut, dengan pengalaman bertugas di berbagai daerah, dan paham betul karakteristik dan keberagaman masing-masing daerah.

Namun Made Mahendra mengklaim dirinya memang tidak terlibat dalam proses penetapan Pj Bupati Barito Selatan dan Pj Bupati Kotawaringin Barat, yang seyogianya telah dilantik tanggal 22 Mei 2023 kemaren.

Sementara itu, Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran mengapresiasi langkah yang dilakukan MP3D dan aliansi masyarakat lainnya yang telah menyampaikan aspirasi dan tuntutan secara damai, tanpa melukai citra demokrasi yang menghalalkan perbedaan pendapat.

“Saya memahami perasaan saudara-saudara. Luka kalian adalah luka yang sama saya rasakan sebagai Gubernur yang juga adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Saya bukan minta dihormati” sebutnya.

Namun, lanjut dia, hendaknya Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri menghargai peran Gubernur di daerah. Koordinasi memang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan, jika telah mengedepankan ego sektoral.

Disisi lain tegasnya, ia harus mampu merawat ketajaman batin dan kepekaan yang mumpuni. Bahkan harus ikut merasakan setiap tarikan napas dan denyut nadi hingga penderitaan terdalam dari masyarakat yang dipimpinnya, agar apa yang dilakukan tidak seharusnya melukai perasaan masyarakat yang telah menitipkan amanah kepada kami untuk memimpin Bumi Tambun Bungai yang sama-sama kita cintai.

“Saya meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memaknai keterbukaan informasi saat ini dapat memberikan teladan dalam semangat transparansi dan keterbukaan,” paparnya.

Dikemukakan Gubernur, seandainya apa yang telah diusulkan tidak memenuhi persyaratan, sampaikan dengan jelas dan terang benderang apa kekurangannya hingga dipandang tidak layak. Hal yang sama juga disampaikan argumentasi logis telah menunjuk penjabat bupati dari pejabat pusat.

Baca Juga :  HPN 2025 Jadi Gaung Kalsel Gerbang Logisitk

Sebelum mengakhiri pertemuan, Gubernur Sugianto Sabran mengatakan akan melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Gubernur serta Forkopimda untuk membahas lebih cermat permasalahan penetapan Pj Bupati Barito Selatan dan Pj. Bupati Kotawaringin Barat. (Drt/KPO-3)

Iklan
Iklan