Kuala Kapuas, KP – Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Jakarta tanggal 8 – 9 Agustus 2023.
Rektor Universitas Respati Indonesia Prof. Dr. Tri Budi Wahyuni Raharjo, drg, MS , dalam sambutannya dihadapan anggota DPRD Kapuas, Sekwan Kapuas Perry Noah, M.M. serta para Nara Sumber menyampaikan bahwa kegiatan Bimtek untuk DPRD Kabupaten Kapuas ini dengan Tema Optimalisasi Peran dan Wewenang DPRD dalam Pembahasan APBD Perubahan TA.2023 serta Menyongsong Pemilu Serentak tahun 2024 berintegrasi dan partisipatif.
“Suatu kehormatan bagi kami atas kepercayaan dlm Bimtek ini yg sudah kedua kalinya. Topik yang diangkat akan bermanfaat bagi DPRD dalam mendukung kinerja pengembangan daerah sesuai Tupoksi DPRD,” kata Tri Budi Wahyuni.
Ia berharap semoga Bimtek ini menghasilkan rekomendasi yang strategis, demikian pula dalam rangka Pemilu yang terintegrasi dan partisipatif.
“Kami juga memohon agar kerja sama terus dilanjutkan, sebagai Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Unversitas kami adalah Universitas Enterpreuner dan Ramah Lansia yang diakui secara internasional,” katanya.
Ditambahkannya pula pihaknya, Urindo dalam waktu dekat akan ke Kabupaten Kapuas untuk belajar. Dan
Selamat mengikuti Bimtek.
Saat membuka Bimtek Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Ardiansah mengatakan bahwa DPRD mempunyai hak dan kewajiban,serta tugas dan wewenang baik secara individual maupun institusional.
“Bimtek kali ini bertujuan dalam rangka penguatan peran dan fungsi DPRD dalam Pembahasan APBD Perubahan TA 2023 dan menyongsong pemilu serentak 2024. Dalam rangka menyongsong Pemilu 2024 sangat penting untuk bersama-sama dipahami,” kata Ardiansah.
Tujuannya tentu dengan harapan dapat mensosialisasikan guna meningkatkan partisipasi masyarakat pada gelaran Pemilu 2024 mendatang, untuk APBD Perubahan kita lebih mampu mencermati tahapan pengelolaan keuangan dalam rangka terlaksananya penataan keuangan secara optimal, transparan dan akuntabel serta disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kegiatan pembangunan daerah yang konstruktif dan berkesinambungan bersama dengan eksekutif.
“Untuk para anggota DPRD selaku peserta Bimtek kiranya mengikuti kegiatan ini dengan serius.” demikian Arduansah. (Iw)
