Iklan
Iklan
Iklan
HEADLINE

Dugaan penyalahgunaan IUP Masuk KPK dan Kementerian ESDM

×

Dugaan penyalahgunaan IUP Masuk KPK dan Kementerian ESDM

Sebarkan artikel ini
SAMPAIKAN – Massa ketika aksi demo di Gedung Merah Putih, KPK sampaikan soal dugaan penyalahgunaan IUP , termasik di Kementerian ESDM, kamsi (10/8)

LAPORAN dugaan penyalahgunaan IUP (Izin Usaha Pertambangan) pada beberapa lokasi di Kalimantan Selatan (Kalsel) masuk di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral).

Ini dilaporkan massa Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel dan KAKI Perwakilan di Jakarta, dalam kasi demonya, Kamis (10/8).

“Iya, kami telah menyampaikan masalah tata kelola pertambangan batubara di Kalsel,” A Husaini, Ketua KAKI Kalsel.

Di KPK untuk melaporkan dugaan korupsi atau berbagai dugaan penyimpangan. termasuk laporan adanya dugaan penyalahgunaan IUP, salah satunya kepada PT GS.

“Dari informasi, pihak KPK saat ini fokus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap IUP yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi,” jelasnya lagi.

Seperti beberapa masalah dalam IUP yang tidak memiliki deposit atau kandungan batubara.

Namun, Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) diterbitkan, padahal deposit sudah habis.

Ini didiga terbitannya RKAB tersebut hanya memfasilitasi dugaaan batubara ilegal, atau memakai dokumen terbang, yang ada sejak tahun 2015.

Tapi silahkan cek di kementrian ESDM, RKAB dan kuota pasti diterbitkan,” ucapnya

”Kita telah menyampaikan agar diproses dan PPATk segera telisik aliran dana dari IUP tersebut,” ujarnya.

Tak hanya itu KAKI Kalsel juga membawa dugaan permasalahan tambang yang ada di Kabupaten Tabalong yakni Mantimin Coal Mining (MCM).

Pasalnya lanjut Husaini, MCM sempat diprotes masyarakat karena luas konsesinya diduga menyentuh hutan meratus.

Makanya banyak pemberitaan dan gugatan Walhi di Jakarta yang dimenangkan oleh Walhi.

Dan akhirnya MCM tidak jadi melakukan ekplorasi di wilayah HST dan Balangan. “Diduga PK2B dari MCM  dilakukan pencuitan dan akhirnya tambang di alihkan ke Tabalong.

Permasalahan aktivitas tidak memiliki Jalan Hauling sehingga angkutan melewati jalan negara.

Baca Juga:  Annisah Harapkan PKK HSU Berkontribusi dalam Pembangunan

Harusnya UP ini tidak bisa produksi karena tidak memiliki jalan hauling informasi bahwa mereka diduga kordinasi dengan polda masalah melewati jalan negara,” ucapnya di hadapan pihak KPK. (*/K-2)

Iklan
Iklan