Kuala Kurun, KP – Untuk menangkal dan mencegah paham radikalisme, terorisme dan ekstrimisme yang berbasis kekerasan dilakukan sosialisasi pemahaman yang bertentangan dengan Pancasila, akhir pekan tadi di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas.
Pasalnya kekerasan dan radikalisme bisa masuk melalui Politik, ideologi, agama dan non agama, terlebih menjelang tahun politik 2024 mendatang.. karena itu Pemerintah Provinsi merasa perlu memberikan pemahaman sekaligus menegaskan bahwa paham – paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
Paham itu tidak akan di tolerir oleh pemerintah pusat dan daerah, karena pasti akan mengancam keutuhan wilayah NKRI.
Sosialisadu dilakukan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalteng menggelar Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme Tahun 2023, selama sehari GPU Tampung Penyang, Kuala Kurun, Ka
Turut hadir pada kegiatan ini antara lain unsur Forkompimda Kabupaten Gunung Mas, Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Gunung Mas, Damang Kab. Gunung Mas, serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Gunung Mas.
Sosialisasi dibuka oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Edy Yusuf yang hadir mewakili Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalteng. Selain itu, hadir pula sebagai narasumber Dir. Intelkam POLDA Kalteng, Kepala Satgas Densus 88 Wilayah Kalimantan Tengah, Ketua FKPT Provinsi Kalteng, serta Kepala Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM PBNU Kalteng.
Pada kesempatan ini, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Edy Yusuf dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang berkenan memfasilitasi sehingga sosialisasi ini dapat terlaksana.
Kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Pencegahan Ekstremisme, sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dini di lingkungan masyarakat guna tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Gunung Mas menuju Suksesnya Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024,” ujarnya.
Kepala Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM PBNU Kalteng M. Mukhlas Roziqin menyebutkan terorisme ialah gerakan politik yang mengatasnamakan ideologi tertentu baik agama maupun non agama. Terorisme bukanlah semata tujuan, tetapi sarana, instrumen, dan metode dalam mencapai tujuan.
“Melawan terorisme dan menanggulangi korban radikalisme-ekstremisme-terorisme adalah bukan sekedar melawan kekerasan, tetapi harus dilihat dengan kacamata pandang/skala optik yg lebih luas, yakni menanggulangi narasi-narasi dan ideologi dari gerakan politik yg seringkali menggunakan dalih agama/eksploitasi ajaran agama,” paparnya.
Sementara itu, Ketua FKPT Provinsi Kalteng Khairil Anwar dalam paparannya menyebutkan Intoleransi adalah pendapat atau pikiran yang merupakan benih penolakan seseorang terhadap hak-hak sosial, politik, dan praktik keagamaan orang lain, seperti paham takfiri, anti-Pancasila, dan anti-NKRI.
Ia mengatakan kita harus bersama-sama mengimplementasikan moderasi beragama dan falsafah budaya Huma Betang, memperkuat paham kebangsaan, serta memperkuat literasi digital dengan cerdas dan bijak dalam bermedia sosial.
“Sehingga kita tetap hidup rukun dan damai di Provinsi Kalimantan Tengah yang dikenal sebagai Bumi Tambun Bungai dan Bumi Pancasila”, ujarnya.(drt/k-10).
