BANJARMSIN, Kalimantanpost.com – Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Ariadi Noor mengangkat fakta nilai Indeks Ekonomi Hijau Kalsel sebesar 36,26 GEI yang menempatkan bumi Lambung Mangkurat masuk dalam peringkat ke 36 atau terendah setelah Jawa Tengah, Lampung dan Nusa Tenggara Barat.
Sementara Kalimantan Utara menempati rangking pertama dengan nilai GEI 65,49 dan disusul Papua Barat dengan nilai 64,68 GEI diperingkat kedua.
Hal ini terungkap pada Seminar Internasional dengan tema “Advancing Green Initiatives for The Sustainable Kalimantan through Action and Collaboration” pada Rabu (7/9) di Hotel Golden Tulip yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Ariadi mengakui fakta jujur tersebut perlu diangkat agar potensi dan strategi pembangunan hijau di Kalimantan Selatan mendapat perhatian dan dukungan penuh dari berbagai kalangan, bukan hanya oleh pimpinan daerah dan satuan kerja perangkat daerah se-Kalimantan Selatan; instansi vertikal dan kementrian terkait; diaspora Indonesia; akademisi dan mahasiswa; pelaku usaha dan praktisi; asosiasi; media massa; dan warga Kalsel.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Wahyu Pratomo menyampaikan bahwa pihaknya terdorong untuk segera melakukan langkah nyata untuk menjaring ide dan pemikiran dengan menghadirkan para mengundang para pakar dan praktisi bukan hanya dari Kalsel namun narasumber nasional serta negara Malaysia dan Brazil baik secara daring maupun tatap muka.
Dari seminar ini diharapkan dapat memperkaya wawasan untuk mengidentifikasi langkah prioritas, peluang dan tantangan percepatan ekonomi hijau, serta potensi investasi ekonomi hijau yang didukung oleh pembiayaan hijau, untuk dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan.
Kondisi Kalsel saat ini, menjadi perhatian Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Him Haourn mengingat pentingnya pulau Kalimantan dalam isu strategis pembangunan hijau berkelanjutan kawasan ASEAN.
Dalam pidato yang disampaikan secara virtual, Kao Him Haourn menyatakan bahwa kerangka pembangunan berkelanjutan tidak hanya diterapkan di Indonesia, tetapi sudah dilakukan tingkat ASEAN. Urgensi peningkatan kesadaran dan kolaborasi berbagai pihak di Kalimantan sangat diperlukan dalam mewujudkan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalsel, Nurul Fajar Desira menyatakan upaya transformasi paradigma pembangunan ekonomi Kalsel dari ekonomi berbasis ekstraktif telah dilaksanakan secara serius dan sudah menjadi tujuan rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045.”
Saat ini pemerintah tengah mengevaluasi kawasan Tahura Sultan Adam seluas 100.000 hektar untuk menjadi kawasan zero emisi ditambah hutan di kawasan gunung Meratus yang luasnya 37% total lahan Kalsel serta lahan gambut 500.000 hektar dan garis pantai mangrove kita optimis Kalsel dapat segera memperbaiki Indeks Ekonomi Hijau” Jelas Fajar.
Dalam kesempatan seminar internasional ini, BI Kalsel juga meluncurkan kompetisi “Greenovation” untuk menjaring ide dan pemikiran generasi muda yang berminat menjadi bagian aksi dan menuju ekonomi berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan.(Nau/KPO-1)
