Penyelidikan Lahan Rumdin
Wakil Walikota : “Kita Bersikap Taat Hukum

Banjarmasin Kalimantanpost.com – Penyelidikan lahan rumah dinas (rumdin) Walikota Banjarmasin di Jalan Jenderal Sudirman, disikapi.

“Kita bersikap taat hukum,: kata Wakil Walikota Banjarmasin, Ariffin Noor.

Ini soal penyelidikan pembebasan lahan dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolian Daerah Kalimantan (Polda Kalsel).

Penyidik Ditkrimsus telah meminta data dan dokumen dari PUPR Kota Banjarmasin terkait pembebasan lahan senilai 31 miliar rupiah.

“Kita bersikap taat hukum, menuruti aturan, kalau memang ada yang meragukan, kita siap saja untuk melakukan klarifikasi,” katanya.

Ditegaskan, Pemko Banjarmasin akan taat kepada hukum.

“Sudah menjadi kewajiban untuk memberikan penjelasan kalau diminta untuk oleh penyidik,” tuturnya.

Disebut, sisi baiknya dari pemberian data dan dokumen ini sebagai pengingat untuk selalu taat pada aturan dan prosedur dalam pembebasan lahan rumah dinas.

Berita Lainnya

Gunung Gamalama Alami 14 Kali Gempa Vulkanik

1 dari 3,073

Ariffin Noor menegaskan Pemko Banjarmasin telah melakukan pembebasan lahan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kita menetapkan harga pembebasan lahan tidak sembarangan, ada tim apraisal yang menentukan harga, tidak sembarangan atau semau Pemko Banjarmasin,” tambahnya.

Saat ditanyakan soal harga yang dinilai terlalu murah dari harga pasar. Ia menampik tudingan ini.

“Harga lahan itu ditetapkan oleh tim apraisal, tidak sembarangan penetapan harga, tim apraisal pasti ada pertimbangan dan perhitungan tertentu, selain itu ada proses negosiasi dalam harga,” katanya.

Ia mengatakan tidak ingat siapa yang menjadi pemilik lahan.

“Saya cuman ingat pemilik lahan adalah pengusaha asal Banjarmasin, tapi soal namanya bisa ditanyakan sama PUPR,” katanya lagi.

Sementara, Kabag Hukum Setda Kota Banjarmasin, Jefrie Fransyah yang dihubungi lewat telepon mengatakan tidak mengetahui kasus ini karena sedang mengikuti Diklat PKA sejak 2 pekan lalu.

Disebutnya, PUPR Kota Banjarmasin tidak pernah meminta bantuan hukum atau pendampingan dalam penyelidikan pembebasan lahan rumah dinas Walikota Banjarmasin.

Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Muhammad Rifai mengatakan terkait perkembangan terbaru penyelidikan kasus ini masih melakukan koordinasi dengan Ditreskrimsus. (mar/K-2)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
Berita Menarik Lainnya

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya