PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Reformasi birokrasi secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai upaya semua, khususnya badan publik untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik tersebut dapat diterjemahkan melalui peningkatan profesionalisme pegawai dan komitmen untuk mewujudkan tata kelola yang baik (good governance.
Ada delapan area perubahan reformasi birokrasi, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penatalaksanaan, Penataan Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Pemprov Kalteng dalam evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 memperoleh predikat B dengan nilai 63,78 ada peningkatan sedikit yaitu 1,49 point dari tahun 2022 pada angka 62,29. Evaluasi implementasi reformasi Birokrasi merupakan penilaian kinerja pemerintah dalam rangka menjalankan roda pemerintahan dalam berbagai aspek.
Evaluasi Reformasi Birokrasi dibagi menjadi dua yakni Reformasi Birokrasi General yaitu penyelesaian isu hulu, lebih kepada pembenahan internal pemerintah dan Reformasi Birokrasi Tematik yaitu penyelesaian isu hilir, lebih kepada urusan eksternal pemerintah, bagaimana peran pemerintah dapat berdampak kepada masyarakat.
Reformasi Birokrasi General merupakan kegiatan utama yang wajib (mandatory) yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.
Sementara, Reformasi Birokrasi Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai serta menjawab permasalahan tata Kelola pemerintahan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024.
Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan serta percepatan prioritas aktual presiden. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi. (adv)
