Oleh : HAFIZHATURRAHMAN
Pasca Pemilu 2024, pertanyaan tentang arah demokrasi di Indonesia menjadi pusat perhatian. Reformasi 1998 melahirkan demokrasi setelah jatuhnya rezim Orde Baru, dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia. Sebelumnya, dua rezim sebelumnya, masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto, cenderung menolak demokrasi karena dianggap menghambat kemajuan ekonomi. Soekarno menerapkan konsep Demokrasi Terpimpin pada 1959, yang pada akhirnya tidak berhasil, dan Indonesia mengalami ketidakstabilan politik.
Selama kepemimpinan Soeharto selama puluhan tahun, Indonesia mengalami era Demokrasi Etatistik, dimana pemerintah dianggap sebagai satu-satunya sumber kekuasaan. Meskipun Indonesia sempat menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan di Asia Timur, kekuasaan tersebut akhirnya runtuh. Jatuhnya rezim yang anti-demokrasi ini sejalan dengan koreksi pendapat Samuel Huntington terhadap pendiriannya sendiri, di mana ia mengubah pandangannya dari menyarankan negara berkembang untuk meninggalkan demokrasi menjadi memperjuangkan demokratisasi sebagai kunci menuju kemakmuran.
Para pemimpin Indonesia pasca Orde Baru, termasuk Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengalami tantangan yang besar dalam membangun negara yang memperkuat demokrasi dan menerima pluralisme politik. Pemerintahan tampak menghadapi kesulitan dalam menyeimbangkan berbagai sumber kekuasaan, seperti kekuatan ekonomi, sosial, dan politik dari partai-partai politik.
Reformasi 1998 membuka pintu bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, tetapi proses ini tidaklah mudah. Pergulatan antara berbagai kepentingan politik dan ekonomi menciptakan dinamika yang kompleks dalam peta politik Indonesia. Namun, upaya untuk membangun sistem politik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat telah menjadi fokus utama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
Demokrasi di Indonesia tidak hanya tentang pemilihan umum secara teratur, tetapi juga tentang pembangunan institusi yang kuat, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan akuntabilitas pemerintah. Peningkatan partisipasi politik dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk kaum muda dan perempuan, menjadi indikator penting dari kematangan demokrasi suatu negara.
Namun, meskipun terjadi kemajuan dalam beberapa aspek, tantangan besar masih menghadang. Korupsi, ketidaksetaraan, intoleransi, dan ketidakadilan masih menjadi masalah serius yang menghambat kemajuan demokrasi di Indonesia. Memastikan perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan partisipasi politik yang inklusif bagi semua warga negara adalah langkah penting dalam menjaga arah demokrasi yang positif di masa depan.
Peran media, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga krusial dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi untuk membangun fondasi yang kokoh bagi sistem politik yang demokratis.
Selain itu, pendidikan politik yang berkualitas dan inklusif juga penting dalam membangun kesadaran politik yang sehat di kalangan masyarakat. Mempromosikan pemahaman yang mendalam tentang hak-hak politik, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara adalah langkah penting dalam memperkuat partisipasi politik yang berkelanjutan.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki dampak yang signifikan dalam dinamika politik di Indonesia. Media sosial, misalnya, telah menjadi platform penting untuk ekspresi politik dan mobilisasi massa. Namun, tantangan dalam mengelola informasi yang akurat, menghindari penyebaran berita palsu, dan memastikan diskusi politik yang sehat tetap menjadi agenda penting dalam mengembangkan demokrasi di era digital ini.
Dalam menghadapi tantangan ini, kerjasama antara pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci. Hanya dengan mengambil pendekatan kolaboratif dan inklusif, Indonesia dapat membangun fondasi yang kokoh untuk demokrasi yang berkelanjutan dan inklusif.
Dengan demikian, pasca-Pemilu 2024, Indonesia dihadapkan pada kesempatan besar untuk memperkuat institusi demokrasi dan mempercepat kemajuan menuju masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Meskipun tantangan yang dihadapi tidaklah sedikit, dengan komitmen yang kuat dan kerja keras dari semua pihak, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi teladan demokrasi yang sukses di tingkat regional maupun global.