AMUNTAI, Kalimantanpost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) kembali menggelar rapat kerja bersama jajaran eksekutif guna membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025.
Rapat kerja berlangsung, Senin (20/04/2026) dihadiri eksekutif diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Perkim-LH, Dinas Perhubungan, Diskuperindag, BPKAD, Badan Pendapatan Daerah, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua I, Mawardi SH, MH dari legislatif mencermati laporan terkait realisasi anggaran dan capaian program selama tahun 2025.
Seperti yang disampaikan oleh Anggota DPRD Junaidi, S.Sos mengapresiasi capaian yang telah disampaikan pemerintah daerah. Namun dirinya memepertanyakan data laporan yang belum sinkron, dan meminta penjelasan kepada SKPD.
Menanggapi data yang belum sinkron tersebut, Kepala BPKAD HSU Muchtar Kusuma Atmaja menjelaskan pendapatan daerah tahun 2025 telah melampaui target, terutama dari pendapatan transfer dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan realisasi belanja mencapai lebih dari 81,52 persen.
“Saat ini proses audit masih berlangsung. Ada beberapa sub kegiatan yang belum optimal karena penyesuaian kebijakan akuntansi, dan tidak terdapat rekomendasi perubahan dari BPK,” jelasnya.
Selain menyoroti kesesuaian data, DPRD juga menekankan pentingnya kualitas capaian program yang diukur dengan bagaimana manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
“Angka-angka bisa kita lihat, namun yang tidak kalah penting adalah outcome atau dampak dari program tersebut bagi masyarakat. Itu yang harus menjadi tolok ukur utama,” tegas Budi.
Hal senada disampaikan Abd. Rahman, SSos yang menekankan setiap program pemerintah harus berorientasi pada pelayanan publik.
“Yang perlu kita lihat adalah dampaknya bagi masyarakat. Pemerintahan yang baik harus mampu menghadirkan manfaat nyata melalui program dan fasilitas yang diberikan,” ungkapnya.
DPRD juga menegaskan perannya dalam memberikan rekomendasi terhadap LKPJ sebagai bentuk perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.
Dr H Teddy Suryana, SPd.I, SE, MM menekankan agar rekomendasi yang diberikan tidak bersifat formalitas semata.
“Rekomendasi ini jangan hanya menjadi formalitas. Kita ingin melihat sejauh mana rekomendasi sebelumnya telah ditindaklanjuti. LKPJ adalah kewajiban yang diatur dalam undang-undang, sehingga harus ada korelasi antara rekomendasi dan pelaksanaannya,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Mawardi menegaskan bahwa DPRD siap memberikan dukungan terhadap program-program prioritas yang dinilai berdampak positif bagi masyarakat.
“DPRD akan memberikan rekomendasi terhadap program yang perlu ditingkatkan maupun dipertahankan demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,”, bebernya.
Anggota DPRD HSU H. Mukhsin Haita menambahkan rapat kerja ini menjadi bagian penting dalam pendalaman per komisi untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang diserap benar-benar memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat. Di sinilah pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Melalui rapat kerja ini, DPRD HSU menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal, khususnya dalam memberikan rekomendasi strategis terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025. (nov/KPO-3)
