Iklan
Iklan
Iklan
HEADLINE

Blak-blakan Para Tokoh : Demokrasi Kalsel Hancur ?

×

Blak-blakan Para Tokoh : Demokrasi Kalsel Hancur ?

Sebarkan artikel ini
ADIL - Massa aksi yang tergabung dalam Aksi 164, Selasa (16/4) menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) dapat memutus sengketa Pilpres 2024 pada Senin (22/4) dengan adil. (antara)

Calon pemimpin Kalsel kedepan hendaknya melakukan evaluasi diri dan menanyakan ulang motivasi dasar sebelum melenggang di panggung demokrasi

BANJARMASIN, KP -Blak-blakan para tokoh kalau “demokrasi Kalsel hancur” ?.

Para tokoh diminta untuk memberikan pendapat dan pengakuan berdasarkan pengalaman pribadi atau lembaga seputar permasalahan mendasar tentang kondisi demokrasi Kalsel khususnya pasca Pemilu Presiden dan Pemilihan Legilatif serta tantangan menuju kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2024 mendatang.

Diluar dugaan, demokrasi Kalsel yang selama ini terlihat adem ayem dan minim gejolak, nyatanya diklaim tengah mengalami kemunduran bahkan hancur. Benarkah ?

Ini semua terungkap saat saat halal bil halal para tokoh intelektual Kalsel, Senin (15/4) malam.

Memang beda, nuansa Idul Fitri bagi mereka bukan hanya diisi dengan salaman, namun juga dijadikan ajang urun rembug seputar “Demokrasi Kalsel, Permasalahan dan Solusinya”.

Hadir legislator, pengamat dan akademisi antara lain Syamsul Bahri (Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Dapil Kalsel), Berry Nahdian Furqon (Sekretaris DPD PDIP Provinsi Kalsel), Sukhrowardi (Anggota DPRD Kota Banjarmasin Fraksi Golkar), Noorhalis Majid (Mantan Ketua Ombudsman Perwakilan Kalsel), Subhan Syarief (Pengamat Tata Kota), 3 (Direktur Aksara Perempuan), Fathurrahman Kurnain (Akademisi ULM), Aspi (aktivis), Dadang Hawari (praktisi politik) dan Sunarti (Praktisi Media).

Dari diskusi berkonsep “up close & personal” yang dipandu moderator Rofi Zardaida, pengasuh rubrik Al Banjari Kalimantan Post, dimana para tokoh diminta untuk memberikan pendapat dan pengakuan berdasarkan pengalaman pribadi atau lembaga seputar permasalahan mendasar tentang kondisi demokrasi Kalsel khususnya pasca Pemilu Presiden dan Pemilihan Legilatif serta tantangan menuju kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2024 mendatang.

Menurut Syamsul Bahri, peta demokrasi perpolitikan daerah merupakan cerminan dampak dinamika politik nasional.

Baca Juga:  Paman Birin Gerakkan Seluruh SKPD Pemprov Bagikan Masker Gratis Dampak Kabut Asap Karhutla

Pada Pemilu pertama tahun 2004 tren kefiguran dan gagasan menjadi syarat mutlak dalam menarik hati masyarakat. Namun kemudian, sejak 2019 gejala demokrasi transaksional mulai tanpa malu menjadikan urusan logistik dan kemampuan finansial sebagai prasyarat tak tertulis dan diyakini hampir 60 persen berhasil menyingkirkan idealisme dan ketahanan mental pemilih pragmatis yang tengah terjebak kemiskinan.

Menanggapi hal itu, Subhan berharap calon pemimpin Kalsel kedepan hendaknya melakukan evaluasi diri dan menanyakan ulang motivasi dasar sebelum melenggang di panggung demokrasi.

Apakah ini untuk kekuasaan atau untuk pengabdian ?.

Apakah menjadi penguasa untuk menjadi (berkehidupan) nyaman atau secara sukarela bekerja untuk memaksimalkan kenyamanan masyarakat ?.

Menurutnya dinamika politik Kalsel justru lebih banyak berfokus pada aksi status quo melanggengkan kekuasaan dengan cara mengeksploitasi suara masyarakat.

“Tujuan demokrasi yang awalnya untuk tujuan kesejahteraan rakyat, nyatanya berubah menjadi kesejahteraan wakil rakyat” ungkap Noorhalis Majid.

Berikut 10 kutipan pernyataan para tokoh yang kami urutkan secara ranking yang menandai rusaknya demokrasi banua yang membutuhkan pemikiran bersama dan tidak dapat dibiarkan.

  1. Di Kalsel strategi politik yang canggih seperti apapun tidak bisa sukses karena “uang adalah panglima”.

Contohnya jika ada terjadi pertarungan antara tokoh politik, tokoh agama dan tokoh perampok. Pemenangnya adalah tokoh perampok.

  1. Demokrasi adalah sistem terbaik, namun penyakit miskin & bodoh akut mengakibatkan sistem demokrasi mengalami penggerusan luar biasa dan tidak bisa berdiri tegak dan lurus
  2. Rekrutmen jabatan publik titipan juga turut mencederai proses demokrasi dan kesetaraan.
  3. Suara rakyat di hamba namun faktanya hanya dipakai untuk meningkatkan fasilitas kepentingan
  4. Komunikasi politik antara legislator dan senator wakil rakyat buruk. Akibatnya banyak peluang kemitraan untuk memperbaiki kehidupan rakyat tidak optimal dimanfaatkan
  5. Minimnya keterwakilan perempuan dalam demokrasi Kalsel. Jikapun akses kekuasaan ada untuk perempuan, namun karena selain mempunyai back up logistik dan keuangan juga didukung politik Dinasti.
  6. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) Kalsel sangat besar, namun dampaknya tidak berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan dan pendidikan sumber daya manusia
  7. Jika sudah menang, lupa pada banua
  8. Legislator atau senator hasil nama besar keluarga, sudah saatnya dipertanyakan kinerja dalam evaluasi publik.
  9. Daerah agamis, namun masih permisif dalam hal money politics. (rof/K-2)
Iklan
Iklan