Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Banjarmasin

APRI Banjarmasin Sebut Masa Jabatan Kepala KUA Langgar Regulasi

×

APRI Banjarmasin Sebut Masa Jabatan Kepala KUA Langgar Regulasi

Sebarkan artikel ini

BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Masa jabatan Kepala KUA yang seyogyanya dibatasi hanya empat tahun dalam praktiknya masih banyak terjadi pelanggaran bahkan hingga 10 tahun tanpa ada mutasi dan pergantian.

Hal ini diungkapkan Ketua Pengurus Cabang (PC) Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) kota Banjarmasin Muhlidi SAg MA dalam sambutannya di sela Rapat Kerja Cabang (Rakercab)di Musholla Al Misbah Kantor Kementerian Agama Banjarmasin, Selasa (14/5/2024).

Kondisi ini menurutnya memprihatinkan. bertahannya seorang Kepala KUA melebihi batas masa jabatan melanggar Peraturan Menteri Agama (PMA) 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan.

Akibatnya selain berpotensi menghambat proses regenerasi kepemimpinan, peluang agar semua penghulu memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh tugas tambahan sebagai Kepala KUA pun menjadi terhambat. Selain itu dikhawatirkan jika dasar aturan PMA dilanggar maka kewenangan dan tugas seorang Kepala KUA bermasalah menjadi tidak sah.

“Meski pada kondisi tertentu msaa jabatan Kepala KUA dapat ditambah masa jabatannya,antara lain karena keterbatasan SDM penghulu, kondisi geografis dan medan yang berat. Diluar itu apalagi jika jumlah penghulunya berlebih maka ketegasan regulasi PMA tidak dapat ditawar” tegas Muhijidi.

Sejumlah isu strategis seputar upaya perbaikan kinerja dan pelayanan penghulu di Banjarmasin menjadi bahasan Rakercab yang diikuti 23 anggota organisasi profesi yang menghimpun fungsional penghulu seluruh kota Banjarmasin tersebut.

Selain isu masa jabatan, forum tersebut juga membahas persoalan kesetaraan tugas pelayanan antara Kepala KUA dengan penghulu biasa, isu penyalahgunaan kewenangan wilayah kerja pelayanan akad nikah, penilaian indeks kinerja penghulu serta penyeragaman standarisasi layanan masing-masing KUA.

“APRI adalah rumah besar para penghulu, maka hasil urun rembug Rakercab berupa aspirasi dan keluhan mereka merupakan masukan berharga yang akan segera kami tindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Kementerian Agama setempat” tambah Muhijidi.(Rof/KPO-1)

Iklan
Baca Juga:  Banjarmasin Ikuti APUF-7
Iklan