PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com -Incumbent atau petahana, Fairid Nafarin mendaftarkan dirinya ke sejumlah partai politik untuk kembali maju sebagai calon Walikota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), Selasa (7/6/2024).
Meski Fairid sebagai pejabat Ketua DPD Partai Golkar Kota Palangka Raya, dirinya juga mendaftark ke partai berlambang pohon beringin tersebut ke Kantor Golkar Kota kawasan Jalan Tjilik Ruwut km 1 Palangka Raya.
Fairid diterima langung Sekretaris DPD Partai Golkar Kota, Subandi,S.Sos, dan sejumlah pengurus dan kader partai Golkar Kota Palangka Raya.
Usai mendaftar di partai yang dipimpinnya itu, tim Fairid Nafarin meluncur menuju Partai Demokrat Kota Palangka Raya, kawasan Jalan Garuda Kota Palangka Raya. Ia di dampingi sejumlah tokoh agama, dan tokoh adat.
Kedatangan Fairid dan tim nya, langsung di terima Ketua DPC Partai Demokrat Umi Mastikah, yang juga pernah menjadi Wakil Walikota Palangka Raya bersama Fairid di priode 2018-2023 lalu.
Usai mendaftar di Partai Demokrat, Fairid menyatakan, kenapa memilih mendaftar ke Demokrat dan apakah akan kemball memilih Umi Mastikah serta Demokrat sebagai parpol berpasangan kembali saat pilkada mendatang.
Secara politis ia menjelaskan politik selalu dinamis, dan nantinya sangat bergantung di babak akhir koalisi.
“Politik itu selalu dinamis, soal mendaftar di Demokrat karena kebetulan setelah berkoordinasi mereka siap menerima kami jam 13.00 siang ini,” ucap Fairid.
Ditambahkannya, pihaknya selalu inten berkomunikasi dengan seluruh partai politik yang ada di Lembaga Wakil Rakyat atau DPRD Kota Palangka Raya priode 2019-2024.
“Semua parpol kita rangkul, dan berpeluang berkoalisi untuk membangun Kota Palangka Raya yang lebih cantik lagi ke depannya,” ujar Fairid.
Sementara itu Ketua Partai Demokrat Kota Palangka Raya Umi Mastikah menyatakan apresiasinya dan menyambut penuh kehangatan atas kedatangan Tim Fairid Nafarin ke parpol yang dipimpinnya.
Terkait peluang kembali berpasangan secara incumben, ditegaskan itu masih berproses, menanti koordinasi dan keputusan pimpinan Parpol Pusat. (drt/KPO-3)
