Iklan
Iklan
Iklan
BanjarmasinTRI BANJAR

Perusahaan Langgar Aturan Ketenagakerjaan Bisa Disanksi

×

Perusahaan Langgar Aturan Ketenagakerjaan Bisa Disanksi

Sebarkan artikel ini

Ia memaparkan, sesuai pasal yang tercantum dalam UU Nomor : 24 tahun 2011 disebutkan perusahaan atau pemberi kerja yang tidak mendaftarkan kepesertaan BPJS karyawannya dikenai sanksi administrasi hingga sanksi pidana maksimal selama 8 penjara

BANJARMASIN, KP – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin,Arufah Arief menengarai, masih banyak perusahaan yang beroperasi di Banjarmasin melanggar aturan ketenagakerjaan.

Terkait itu, ia meminta Pemko terutama melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja agar mengefektifkan pengawasan dalam memenuhi hak pekerja dan menindak perusahaan yang melanggar aturan.

“Seperti dalam menyikapi perusahaan yang tidak mematuhi aturan mendaftarkan karyawannya menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan,” kata Arufah.

Kepada {KP} Jumat (3/5/2024) ia mengatakan, diperlukan adanya sosialisasi yang masif sekaligus pemberian sanksi baik administratif maupun pidana terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi aturan tersebut.

Masalahnya ia menengarai, tak sedikit pekerja meski sudah lama bekerja namun belum didaftarkan perusahaan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.

Kalaupun didaftarkan ujarnya, tapi hanya sebagian pekerja saja. Padahal sesuai aturan semua pekerja wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan.

” Termasuk kewajiban perusahaan melaporkan membayar upah para pekerjanya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Arufah.

Dikatakan, bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat dikenakan sanksi.

Ia memaparkan, sesuai pasal yang tercantum dalam UU Nomor : 24 tahun 2011 disebutkan perusahaan atau pemberi kerja yang tidak mendaftarkan kepesertaan BPJS karyawannya dikenai sanksi administrasi hingga sanksi pidana maksimal selama 8 penjara.

Kewajiban itu juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 8 tahun 2013.

Peringatan Hari Buruh Internasional yang sering disebut sebagai May Day sering diwarnai dengan menggelar aksi turun kejalan tidak hanya oleh para buruh/pekerja, tai juga mahasiswa dan LSM.

Baca Juga:  Harga Rapid Test di Atas Rp 150 Ribu, Siap-siap Disanksi

Aksi demo itu seperti digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI Cabang Kota Banjarmasin dalam memperingati Hari Buruh 2024 tahun ini di perempatan Jalan Gatot Subroto di bawah Fly Over, Rabu (1/5/2024).

Dalam aksi demo digelar HMI membentangkan poster bertuliskan “Buruh bukan tumbal investasi, Stop perbudakan, Kembalikan hak-hal buruh, Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai buruh”.

Ketua Umum HMI Kota Banjarmasin, Muhammad Arief Rahim menyampaikan komitmen dalam mengawal kesejahteraan dan hak-hak buruh yang ada di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada umumnya dan Banjarmasin khususnya.

“ Sebab berdasarkan laporan yang kami terima, masih ada perusahaan yang memberi upah buruh atau karyawannya tidak layak atau minimal sesuai UMP yang telah ditetapkan pemerintah,” katanya.

Hal itu disampaikannya kepada {KP} Kamis (2/5/2024) didampingi sejumlah pengurus HMI Cabang Kota Banjarmasin lainnya saat mengadakan audiensi dengan Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Harry Wijaya. (nid/K-3)

Iklan
Iklan