Iklan
Iklan
Iklan
HUKUM & PERISTIWA

Terdakwa Arbain Kembalikan Uang Kerugian Negara di Hadapan Majelis Hakim

×

Terdakwa Arbain Kembalikan Uang Kerugian Negara di Hadapan Majelis Hakim

Sebarkan artikel ini
SIDANG - Pengadilan Tipikor Banjarmasin kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkab Balangan dengan terdakwa Arbainsyah. (KP/HG Hidayat)

Banjarmasin, KP – Terdakwa Arbainsyah yang mendapat dana hibah dari Pemkab Balangan untuk membangun kubah orang tunya selaku tokoh masyarakat di desanya, menyerahkan uang kerugian negara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di hadapan majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Rabu (15/5).

Penyerahan uang kerugian negara tersebut dilakukan oleh penasihat hukum terdakwa, Ernawati dan rekan yang jumlahnya sesuai dengan kerugian negara yakni Rp 115,4 juta lebih.

“Ini bisa dijadikan barang bukti,” ujar Ketua Majelis Hakim Jamser Simanjuntak kepada JPU.

Seyogyanya sidang kemarin, JPU akan menyampaikan tuntutannya tetapi karena belum siap, maka sidang ditunda dan akan disampaikan minggu depan.

Seperti diketahui, terdakwa membangun kubah untuk orang tuanya bernama Adul yang merupakan tokoh masyarakat serta matan Kepala Desa Desa Lajar, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan beberapa tahun lalu, dengan menggunakan dana hibah dari Pemerimtah Kabupaten Balangan senilai Rp 200 juta.

JPU Muhatiad Indra dari Kejaksaan Negeri Balangan, di hadapan majelis hakim yang dipimpin hakim Jamser Simanjuntak menyampaikan, terdakwa bersama keluarga tidak dapat menyelesaikan pembangunan kubah dimaksud sehingga terdapat unsur kerugian negara yang mencapai Rp 115 juta lebih. Sementara laporan pertanggungjawabannya menurut JPU fiktif.

Awal dari pengajuan proposal tersebut sekitar bulan Oktober 2021 dimana terdakwa menghadiri kegiatan warung amal di Masjid Istiglal di Desa Lajar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan yang juga dihadiri oleh Bupati Balangan Abdul Hadi.

Pada kegiatan tersebut Bupati Balangan menyampaikan adanya program pemberian hibah berupa uang dari Pemerintah Kabupaten Balangan untuk kegiatan keagamaan pada Tahun Anggaran 2022 dan menyampaikan kepada kelompok masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan tersebut untuk mengajukan Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah ke Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

Baca Juga:  Dua Pemuda Bermain dengan ‘Gorilla” Diciduk

Mendengar apa yang disampaikan oleh Bupati Balangan, terdakwa merasa tertarik untuk mengikuti program dimaksud.

Atas perbuatan terdakwa tersebut, JPU mematok Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk dakwan primairnya.

Sedangkan dakwan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (hid/K-4)

Iklan
Iklan