Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Banjarmasin

Dewan Dorong BPKPAD Gali Potensi PAD

×

Dewan Dorong BPKPAD Gali Potensi PAD

Sebarkan artikel ini

Banjarmasin,KP – DPRD Kota Banjarmasim, membetikan dorongan kepada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) unutuk menggali berbagai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik bersumber dari pajak maupun retribusi.

” Sebab 2024 tahun ini PAD Kota Banjarmasin sebagaimana ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 835 miliar,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, Bambang Yanto Permono.

Sehubungan target yang telah ditetapkan tersebut, ia mengingatkan SKPD yang diberikan kewenangan menarik pajak maupun retribusi bekerja lebih msksimal lagi.

Sebelumnya Bambang Yanto menyebutkan, target PAD yang ditetapkan itu lebih besar dibanding tshun 2023 lalu yang ditargetkan Rp 723 miliar.

Dikatakan keputusan menaikkan PAD itupun setelah pihak dewan memperhitungkan potensi yang dimiliki, baik PAD yang sudah digarap selama ini maupun yang belum atau tergarap secara maksimal.

Sementara itu dalam upaya meningkatkan PAD, BPKPAD Kota Banjarmasin terus melakukan sejumlah terobosan. Salah satunya food court atau tempat menjual jajanann yang keberadaanya banyak dijumpai hampir di demua wilayah Kota Banjarmasin.

” Masalahnya kendanti jumlahnya banyak,namun tidak semua food court membayar pajak,” kata Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo. Didrbut

Dijelaskan, sesuai aturan selain rumah makan dan restoran, food court juga dikenakan kewajiban membayar pajak sebesar 10 persen. ” Pembayaran pajak ini dibebankan kepada pengunjung atau pembeli,” kata Edy Wibowo.

Edy Wibowo menjelaskan, pihaknya hingga kini masih melakukan pendataan food court. Dari pendataan inilah nantinya akan dijetahui seberapa besar PAD yang akan diterima.

Lebih jauh Edy Wubowo memaparkan upaya untuk menggali dan meningkatkan PAD ini sebagai implementasi pelaksanaan Perda Pajak dan Retribusi Kota Banjarmasin yang disahkan pertengahan 2023 tahun lalu.

Baca Juga:  Bang Dhin Desak Pemprov Tangani Flu Burung

Perda tersebut diterbitkan guna menindaklanjuti UU Nomor : 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dengan UU HKPD. (nid/K-3)

Iklan
Iklan