BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah pada Senin (1/7/2024).
Raperda itu mulai dibahas ditingkat pansus dengan menggelar rapat kerja bersama SKPD terkait, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalsel.
Rapat dipimpin Ketua Pansus IV DPRD Provinsi Kalsel, Noor Fajeri dihadiri sejumlah anggota pansus lainnya.
Noor Fajeri mengatakan pertemuan hari ini dalam rangka optimalisasi pembahasan Raperda tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah yang nantinya akan digodok.
“Pansus IV ingin memperdalam materi agar lebih efektif dan efisien lagi ke depannya,” ujarnya.
Ia menambahkan selain itu pansus juga meminta keterangan yang rinci dari pemrakarsa yaitu dari Bapenda Provinsi Kalsel.
Sebelumnya dijelaskan tujuan dari Raperda tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yaitu untuk mengoptimalkan perolehan laba atas penyertaan modal daerah dan menentukan arah kebijakan dalam pembangunan daerah.
Noor Fajeri berharap raperda ini akan segera rampung, mengingat masa jabatan anggota DPRD Provinsi Kalsel periode 2019-2024 segera berakhir.
“Karena banyak agenda pokok kedewanan yang disesuaikan kembali untuk memprioritaskan pembahasan di Pansus IV ini kami berharap raperda ini segera rampung,” pungkasnya. (nau/KPO-1)
