Jakarta, Kalimantanpost.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama UNESCO menggelar workshop terkait Regulator di Indonesia pada Rabu (18/09/2024) di Jakarta Pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, mengajak pemangku kepentingan eksositem digital dan mitra UNESCO untuk memperkuat tata kelola platform digital nasional.
“Dengan pendekatan multistakeholder, pedoman ini bertujuan untuk melindungi kebebasan berekspresi dan hak atas informasi. Kita perlu memperkuat ekosistem digital dengan program-program konkret yang mendorong pemberdayaan internet secara positif, produktif, dan inklusif,” ungkap Menteri Budi Arie.
Sebelumnya, UNESCO telah mengembangkan Pedoman Tata Kelola Platform Digital dengan lima prinsip yaitu uji tuntas hak asasi manusia, standar hak asasi manusia internasional, transparansi, aksesibilitas informasi dan tanggung jawab; dapat menjadi acuan pengembangan tata kelola digital yang inklusif.
Menteri Budi Arie menegaskan arti penting menelaah dan mengusulkan model tata kelola digital yang relevan bagi negara-negara Global South seperti Indonesia. Termasuk penerapan prinsip kesehatan ruang digital dan level of playing field antara platform digital dengan pelaku industri nasional.
“Saya mendorong kajian adopsi Digital Market Act (DMA) dan Digital Service Act (DSA) dari Uni Eropa, yang bisa memastikan kompetisi yang adil antara platform digital dan pelaku industri nasional, serta menciptakan ruang digital yang sehat,” ujarnya.
Menkominfo juga mengajak UNESCO dan mitra lainnya untuk berkolaborasi dalam pengembangan talenta digital di Indonesia. Menurutnya, program pendidikan formal, non-formal, dan informal untuk teknologi-teknologi baru seperti coding harus diperkuat guna membekali masyarakat dengan keterampilan digital yang sesuai kebutuhan masa depan.
“Melalui pendidikan formal, non-formal, maupun informal agar masyarakat segera diperlengkapi dengan skillset emerging technologies, misalnya melalui program pelatihan coding untuk anak dan generasi muda,” tuturnya.
Menteri Budi Arie mengapresiasi komitmen dan dukungan UNESCO terhadap penguatan tata kelola platform digital di Indonesia.
“Saya berharap dengan kerja sama ini kita mampu membangun ekosistem digital yang lebih produktif, memberdayakan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia emas 2045,” tutupnya. (Mr/Kominfo)
