Jika penyerahan aset itu imbalan baliknya harus membangunkan perkantoran, maka Pemko Banjarmasin tidak akan sanggup lantaran memerlukan kesediaan biaya cukup besar
BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Walikota Banjarmasin,Ibnu Sina berharap agar sejumlah aset milik Pemprov Kalsel dihibahkan kepada Pemko Banjarmasin.
Hal itu disampaikan Ibnu Sina, menanggapi keinginan Gubernur Kalsel,H Muhidin yang menawarkan sejumlah aset Pemprov Kalsel kepada Pemko Banjarmasin.
Adapun sejumlah aset ditawarkan diantaranya, rumah dinas gubernur dan wakil gubernur, kantor DPRD Kalsel, dan gedung Mahligai Pancasila.
Gubernur H Muhidin mengatakan, aset itu bisa saja diserahkan jika Pemko Banjarmasin memberikan timbal balik dengan membangunkan perkantoran baru Pemprov Kalsel di kota Banjarbaru.
Sebelumnya Ibnu Sina menyatakan sangat mengapresiasi tawaran yang sebelumnya juga pernah disampaikan tersebut.
“ Namun demikian, kami berharap aset yang ditawarkan itu kalo bisa dihibahkan saja kepada Pemko Banjarmasin,” ujarnya kepada [KP] usai menghadiri rapat paripurna di ruang paripurna DPRD Kota Banjarmasin,Kamis (3/1/2025).
Menurutnya, jika penyerahan aset itu imbalan baliknya harus membangunkan perkantoran, maka Pemko Banjarmasin tidak akan sanggup lantaran memerlukan kesediaan biaya cukup besar.
Ibnu Sina memaparkan dengan keterbatasan APBD, ketika Pemko Banjarmasin mendirikan rumah dinas jabatan Walikota Banjarmasin yang kini hampir rampung, biayanya dianggarkan dalam dua tahun anggaran.
“Kenapa pembangunan rumah jabatan walikota Banjarmasin dianggarkan dua tahun ? Itu karena masih banyak pembangunan infrastruktur lainnya di kota ini yang memerlukan penanganan,” ujar Ibnu Sina.
Dalam kesempatan itu Ibnu Sina mengatakan, mungkin saja tawaran penyerahan aset milik Pemprov Kalsel kepada Pemko Banjarmasin akan dipikirkan dan dikaji oleh Walikota Banjarmasin yang baru.
Sementara menanggapi tawaran pelimpahan aset itu, anggota DPRD Kota Banjarmasin,Afrizaldi mengungkapkan, sudah menyampaikannya kepada HM Yamin yang akan menjadi walikota Banjarmasin periode lima tahun kedepan.
Afrizaldi juga mengemukakan, tawaran itu patut diperhitungkan oleh Pemko Banjarmasin bersama pihak dewan.
Ia mengakui, jika masalah yang dihadapi Pemko Banjarmasin saat ini adalah soal anggaran.
“ Hal inilah yang perlu dipikirkan. Masalahnya, karena sebagai pengganti aset yang ditawarkan tersebut,Pemko Banjarmasin diminta membangun beberapa perkantoran untuk Pemprov Kalsel,” katanya.
Menurut pendapatnya, jika seluruh eks aset itu diserahkan, tidak mesti harus dimanfaatkan kembali oleh Pemko Banjarmasin. “ Kalau saya menyarankan dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH),” katanya.
Ia memaparkan, keberadaan RTH di kota Banjarmasin saat ini baru terpenuhi sekitar 11 persen dan masih jauh sebagaimana disyaratkan Undang-Undang tentang Tata Ruang. (nid/K-3)
