PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kalteng, Linae Victoria Aden memaparkan hasil akhir Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pendampingan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tingkat kabupaten/kota.
Paparan ini disampaikan dalam Rapat Final Monev Pendampingan SSGI 2024, yang digelar secara luring dan daring di Ruang Rapat Bapperida Provinsi Kalteng, Kamis (9/1/2025) lalu.
Linae menjelaskan sejumlah dasar penting pelaksanaan SSGI, di antaranya, pertama Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang mengamanatkan publikasi angka stunting di tingkat kabupaten/kota setiap tahun oleh Kementerian Kesehatan.
“Kedua, evaluasi intervensi konvergensi dari kementerian/lembaga pusat dan daerah,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kalteng.
Ketiga, implementasi pilar kelima strategi Nasional Pencegahan Stunting 2017.
Keempat, pemenuhan laporan Disbursement Link Indicator (DLI) dari Program Investment in Nutrition and Early Years (INEY) World Bank. Kelima, Penentuan Dana Insentif Daerah (DID) oleh Kementerian Keuangan.
Linae juga melaporkan, sebaran blok sensus SSGI 2024 di Kalteng mencakup 891 blok di 14 kabupaten/kota, tersebar di 628 desa/kelurahan.
Berdasarkan data per 9 Januari 2025, hampir seluruh kabupaten telah menyelesaikan progress pembaruan data balita SSGI 2024.
“Hanya saja beberapa kabupaten/kota yang belum menyelesaikannya, yaitu Barito Utara (1 blok), Lamandau (3 blok), Katingan (3 blok), Murung Raya (3 blok), dan Palangka Raya (5 blok),” ungkap Linae.
Linae menambahkan bahwa pembaruan data di Kalteng telah mencapai 98,32 persen, menempatkan provinsi ini di peringkat ke-15 secara nasional.
Untuk pengumpulan data, Kalteng mencatat capaian 76 persen, lebih rendah dari capaian nasional sebesar 83,53 persen.
Dalam laporan lain, Linae mengungkapkan, pelaporan TPPS kabupaten/kota tahun 2024 sudah disampaikan melalui tautan https://s.id/pelaporantpps dan situs Bangda. Namun, masih ada tiga wilayah yang belum melaporkan, yaitu Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, dan Kota Palangka Raya.
“Saya berharap semua kabupaten/kota dapat segera menyelesaikan pelaporan ini agar target pelaporan TPPS Semester II Tahun 2024 dapat tercapai 100 persen sebelum batas waktu yang ditentukan,” tegasnya.
Wagub melalui Kepala Bapperida Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, selaku Ketua TPPS, menegaskan SSGI merupakan kegiatan strategis dalam memantau perkembangan status gizi masyarakat.
“Data hasil survei ini menjadi dasar pemerintah untuk merumuskan kebijakan dan program yang efektif dalam mengatasi masalah gizi serta meningkatkan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappedalitbang Provinsi Kalteng Chandra Fuji Asmara, Satgas Stunting Provinsiu Kalteng, serta secara daring oleh kepala Bappeda, kepala dinas terkait, dan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari kabupaten/kota se-Kalteng.
Dengan harapan semua pihak dapat mempercepat penyelesaian laporan dan pembaruan data, TPPS Provinsi Kalteng terus mendorong sinergi antarinstansi untuk mencapai target penurunan stunting secara maksimal.(drt/KPO-4).
