PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo menerima Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Reses di wilayah Kalteng, di Kantor Gubernur Kalteng, Senin (14/04/2025).
Rapat kerja ini merupakan forum yang strategis untuk menjawab segala permasalahan dan isu strategis di wilayah Kalteng, khususnya Bidang Infrastruktur dan Perhubungan yang menjadi lingkup tugas Komisi V DPR RI.
Gubernur Agustiar Sabran menyampaikan beberapa usulan prioritas yang perlu mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan Komisi V DPR RI, antara lain pada bidang jalan dan jembatan yakni penuntasan jalan-jalan tembus lintas tengah (Missing Link) pada ruas Tumbang Sanamang-batas Kalbar sepanjang 90,5 Km.
Berikutnya, penyelesaian akses jalan penghubung dari Jembatan Sei Jelai di Kabupaten Sukamara ke arah Kabupaten Ketapang, Kalbar dan peningkatan dan pelebaran jalan menuju standar nasional (2-7-2) pada jalan trans Kalimantan lintas Selatan (lintas utama), lintas Tengah dan lintas penghubung.
Usulan prioritas kedua, bidang sumber daya air, yakni percepatan pembangunan Bendungan Muara Juloi di Kabupaten Murung Raya, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi rawa di lima kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Katingan Kotawaringin Timur, Seruyan serta peningkatan drainase utama pengendali banjir Kota Palangka Raya.
Ketiga, bidang perumahan dan kawasan permukiman, yakni usulan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) khususnya bagi masyarakat terdampak banjir dan masyarakat miskin, pembangunan rumah susun dan rumah khusus di Kalteng.
Keempat, bidang perhubungan, di mana luasnya wilayah Kalteng dan besarnya potensi sumber daya alam (SDA) berdasarkan data exit gateway 2024 sebesar 82,57%, dimana ekspor tidak tercatat di Kalteng, karena 62,66% melalui Kalsel, 19,91% melalui provinsi lainnya. Sedangkan yang tercatat di Kalteng hanya 17,43%.
Salah satu solusi prioritas adalah optimalisasi alur sungai/pengerukan sungai Kapuas Murung dan rencana ship to ship transfer (STS) yang telah berproses dengan pola konsesi/pengusahaan wilayah tertentu di perairan (WTDP).
Kelima, dukungan dari Kementerian Perhubungan dalam percepatan pelaksanaan konsesi di Sungai Kapuas dapat segera terealisasi dengan memperhatikan kebutuhan daerah dalam hal kebijakan bagi hasil dari pelaksanaan konsesi kepada daerah.
Dan hal itu tidak hanya dalam bentuk PNBP mulai dari pengerukan alur sungai Kahayan dan Sungai Mentaya dalam rangka kelancaran alur pelayaran dan mencegah banjir, peningkatan Bandara Iskandar Pangkalan Bun sebagai target jangka pendek dan penyiapan Bandara Baru di Sebuai sebagai target jangka panjang, peningkatan Bandara Tjlik Riwut Palangka Raya sebagai Pintu Gerbang Utama Kalteng serta perlunya penyediaan perlengkapan jalan dan penanganan lokasi rawan kecelakaan.
Terakhir, Agustiar meminta dukungan untuk infrastruktur perhubungan seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan sarana prasarana transportasi lainnya yang memadai akan menjadi katalisator berada dalam kondisi terbatas.
Menanggapi usulan tersebut, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengharapkannada tambahan anggaran di Kementerian PUPR pada 2025 ini.
“Agar berbagai usulan dan kebutuhan infrastruktur daerah, khususnya dari Kalteng dapat segera direalisasikan,” kata Lasarus.
Kunker tersebur dihadiri Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, unsur Forkopimda Kalteng, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Herson B Aden, Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko, bupati, wali kota dan Pj. bupati, Dirjen, staf ahli, deputi dan pimpinan kementerian/lembaga mitra pendamping Komisi V DPR RI serta kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Kalteng. (drt/KPO-4).
