JAKARTA, Kalimantanpost.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bakal menghitung anggaran untuk tambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diajukan menjadi 350 ribu unit.
Hingga sejauh ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp18,7 triliun untuk 220 ribu unit.
“Ada keinginan untuk meningkatkan targetnya, data terakhir kami mendapatkan angkanya naik dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit, sehingga nanti konsekuensi dari FLPP-nya akan kami hitung lagi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring, dipantau di Jakarta, Kamis (24/4/2025).
Sementara itu, realisasi per 24 April telah terbangun 70,8 ribu unit rumah yang utamanya diakses oleh MBR.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berencana akan menambah KPR FLPP untuk rumah subsidi bagi MBR.
“Mudah-mudahan kita menargetkan Juni siap untuk menambah lagi,” ujar Ara, di Jakarta, Senin (21/4).
Dirinya mendapatkan laporan dari Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho bahwa pengalokasian KPR FLPP untuk rumah subsidi bagi MBR pada tahun ini sepertinya sudah mau habis.
Sebagai informasi, BP Tapera ditargetkan oleh pemerintah tahun 2025 menyalurkan dana FLPP sebanyak 220 ribu unit rumah senilai Rp28,2 triliun.
Untuk tahun 2025, BP Tapera telah menyampaikan secara resmi kepada seluruh bank penyalur FLPP bahwa semua bidang bisa memanfaatkan fasilitas pembiayaan ini asalkan memenuhi persyaratan yang ada, termasuk PNS, non-PNS, dan orang-orang berpenghasilan tidak tetap (non fixed income).
BP Tapera pun melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Petugas Pemantauan Rumah FLPP Tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Petugas Pemantauan yang berjumlah total 39 orang, yang terdiri dari 30 orang Petugas Lapangan, 5 orang Petugas Verifikasi, dan 4 orang Petugas Administrasi dan Konfirmasi.
Bimbingan teknis ini fokus untuk meningkatkan keterhunian dan kondisi rumah siap huni rumah FLPP dan Tapera tahun 2025.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan bahwa hasil pemantauan yang dilakukan oleh para petugas ini menjadi rujukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam memastikan hunian yang layak, dan mengidentifikasi pengembang yang tidak bertanggungjawab terhadap kualitas bangunan, sarana prasarana, serta fasilitas umum yang dibangunnya. (Ant/KPO-3)
