MARABAHAN, Kalimantanpost.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Mal Pelayanan Publik (MPP) 2025 sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Rakor dibuka oleh Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, pada Rabu (23/5/2025), di Aula Bahalap.
Bupati H. Bahrul Ilmi mengatakan, penyelenggaraan MPP merupakan bagian dari upaya strategis reformasi birokrasi, khususnya dalam hal peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Ia menekankan pentingnya sinergi antar instansi, baik pusat maupun daerah, dalam menciptakan sistem pelayanan yang terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
“Rakor ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja MPP serta merumuskan langkah-langkah perbaikan dan penguatan ke depan,” katanya.
“Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, dan akuntabel,” ujar Bupati.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Forkopimda, kepala SKPD, serta perwakilan instansi vertikal dan stakeholder terkait.
Dalam forum tersebut, dibahas pula inovasi-inovasi pelayanan yang telah dan akan diterapkan melalui MPP, termasuk pemanfaatan teknologi digital guna mendukung pelayanan yang lebih efektif.
Rangkaian Rakor dan Evaluasi dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama penyelenggaraan MPP, sebagai bentuk sinergi dan komitmen lintas instansi dalam mendukung keberlangsungan MPP di Barito Kuala.
Selanjutnya, dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas Penyelenggaraan MPP oleh para pihak terkait, sebagai wujud komitmen bersama dalam menjalankan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Sebagai bagian dari inovasi pelayanan, dalam kesempatan yang sama juga dilakukan launching dua aplikasi layanan publik, yakni Aplikasi Selidah dan Aplikasi Paikat, yang diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan secara digital.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Batola berharap dapat terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi kemudahan akses layanan bagi seluruh lapisan masyarakat. (adv/agung/KPO-4)
