Batulicin, Kalimantanpost – Dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Andre Atma Maulani, DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Rapat Paripurna dua buah Raperda yang di ajukan Pemkan Tanah Bumbu kepada DPRD Kab Tanbu pada 19/5/2025.
Adapun dua Raperda yang diajukan meliputi Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta Raperda tentang Bangunan Gedung. Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif diwakili Pj. Sekretaris Daerah Kab Tanbu Yulian Herawati mengatakan, Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) disusun sebagai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
Raperda ini bertujuan menjaga keseimbangan pembangunan dengan daya dukung lingkungan, menjaga kualitas ekosistem, serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap dampak perubahan iklim.
“Pemerintah berharap, Raperda RPPLH ini dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan berwawasan lingkungan dan mendorong kolaborasi semua pihak, mulai dari DPRD, masyarakat, dunia usaha hingga lembaga pendidikan,” katanya. Raperda ini juga sebutnya, merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta PP Nomor 16 Tahun 2021.
Diharapkan Raperda ini mampu mengatur teknis dan administratif bangunan gedung agar memenuhi unsur keselamatan, kenyamanan, dan keandalan struktur, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung,” tambahnya.
Pemerintah berharap, DPRD dapat memberikan masukan konstruktif dan dapat mengesahkan kedua Raperda tersebut demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Adapun Rapat Paripurna ini.
Hadir pada rapat paripurna ini, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. (han)
