BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, mendesak Pemerintah Provinsi (Kalsel) dapat menggeser alokasi dana Rp 105 miliar yang diperuntukan bagi pembuatan toilet-toilet sekolah, ke penambahan atau rehab ruang-ruang kelas di beberapa sekolah menengah.
Desakan tersebut disampaikan H Gusti Iskandar, saat rapat pembahasan KUPA-PPAS Perubahan APBD Kalsel tahun 2025, antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kalsel, di Banjarmasin, Selasa (10/6/2025) petang.
Bahkan dalam pembahasan tersebut, TAPD Prov Kalsel mengungkapkan ada sisa anggaran di Dinas Pendidikan yang belum tergunakan sebesar Rp 200 miliar, dan dimasukan kedalam APBD-P tahun 2025. Tetapi alokasi dana tersebut akan dipakai Rp 95 miliar untuk belanja pegawai, dan Rp 105 miliar untuk pembangunan toilet di sekolah-sekolah.
“Ini dana Rp 105 miliar sangat besar. Saya minta pemerintah provinsi dapat mengalihkan dana ini untuk membangun ruang kelas atau rehab perbaikan ruangan sekolah menengah jangan hanya dipakai bangun toliet saja,” tegas Politisi Partai Golkar Kalsel ini.
Anggota Banggar dari Fraksi Golkar ini juga mencontohkan, dimana saat ini salah satu sekolah yang kekurangan ruang belajar seperti SMAN 5 di Kota Banjarbaru. “Jadi sekolah tersebut kelas tiga hanya tersedia tiga ruangan . Sedang kelas dua ada 5 ruangan jika murid kelas dua naik ke kelas tiga maka akan kekurangan ruangan belajar,’’papar Iskandar lagi.
“Dengan kondisi tersebut tentu jadi kendala proses pembelajaran. Namun bila yang dibangun itu toilet masa mereka harus belajar diruang toilet begitu,” ungkap mantan anggota DPR RI ini.
Wakil Ketua komisi IV yang membidangi Kesra dan Pendidikan ini juga mengingatkan, alokasi dana yang sudah memenuhi mandatory spending itu hendaknya dapat dialokasikan pada kegiatan yang tepat dan dibutuhkan khususnya untuk meningkatkan pembangunan disektor pendidikan.
Sedangkan Ketua TAPD yang juga Sekdaprov Kalsel, M Syarifuddin, usai rapat menyatakan, sesuai harapan dan keinginan Gubernur agar dapat menampung semua siswa/i yang bersekolah dari berbagai tingkatan SMA, SMK dan sekolah khusus sesuai dengan kewenangan provinsi.
“Terus terang memang kami sudah melihat sekolah mana saja yang ruang kelasnya rusak berat dan rusak ringan. Sehingga dari situlah nanti kelihatan dan anggaran itu akan dialokasikan,” sebutnya.
Tetapi paa kenyataannya, menjawab pertanyaan wartawan terkait kekurangan ruang belajar di SMA 5? M Syarifuddin menyatakan nanti akan melakukan pengecekan kesekolah tersebut sekaligus menghitung ruang kelas yang memang dibutuhkan.
“Nanti kami akan ngecek dulu dan menghitung berapa ruang untuk kelas satu, kelas dua dan kelas tiga-nya,” ujarnya.
Sebelumnya, Banggar di pimpin Ketua DPRD Kalsel H Supian HK dan TAPD Provinsi Kalsel, dipimpin Muhammad Syarifuddin, dimulai sekitar Pukul 15. 00 Wita dan berakhir Pukul 17. 30.
Rapat pembahasan kedua, KUPA-PPAS sore itu berjalan cukup lancar, kendati, ada interupsi maupun usulan berkait mekanisme pembahasan, yangmana dua wakil ketua banggar, menginginkan agar fraksi-fraksi di DPRD diberikan salinan LHP Keuangan Pemprov Kalsel tahun 2024, dari BPK RI, sebagai acuan dasar untuk menelaah hingga seterusnya melakukan pembahasan APBD Perubahan 2025. (nau/KPO-1)
