Banjarmasin, KP – Komisi I DPRD Kalimantan Selatan menggelar rapat bersama Biro Hukum, Biro Aset, Dinas PUPR, dan Sekretariat DPRD Kalsel, Selasa (09/07), guna membahas sengketa lahan yang menghambat pembangunan gedung baru DPRD Kalsel di kawasan perkantoran Pemprov Kalsel, Banjarbaru.
Melalui Ketua Komisi I, Rais Ruhayat, berkomitmen mengawal persoalan ini hingga tuntas sebagai bentuk tanggung jawab dalam pengawasan aset dan pelaksanaan pembangunan yang taat hukum serta menjunjung tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia juga menekankan, pentingnya kehati-hatian dan kejelasan legalitas dalam setiap pembangunan fasilitas publik, apalagi yang menggunakan aset negara.
Memiliki konsep Rumah Adat Gajah Baliku, pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) yang berada di kawasan Perkantoran Pemprov Kalsel, di Banjarbaru terus dilanjutkan di 2024.
Diketahui, Kota Banjarbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Kalsel sehingga perkantoran harus di Banjarbaru, termasuk kantor baru DPRD Kalsel yang mulai dibangun.
Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Jaini mengatakan, gedung baru DPRD Kalsel dibangun dengan luas lahan sekitar 2,9 hektare dan sudah diekspos oleh konsultan perencanaannya dari PT Asta Kencana Astra Metama.
“Maka dari itu, pembuatan Rancang Bangun Rinci (Detail Engineering Design) yang disebut DED sudah dilaksanakan di APBD perubahan 2023 sebesar Rp3,8 miliar dan jumlah perkiraan keseluruhan anggaran untuk pembangunan gedung baru DPRD Kalsel mencapai Rp264 miliar,” kata Jaini, belum lama ini.
Diutarakan Jaini, dari luas lahan itu rencananya akan dibangun tiga gedung, seperti gedung utama dengan anggaran Rp48,9 miliar, gedung ruang rapat paripurna dan aula.
“Gedung utama rencananya akan dibangun tiga lantai, seperti di lantai 1 untuk ruang rapat dan ruang Komisi DPRD dan perpustakaan, lantai 2 digunakan untuk ruang Fraksi DPRD yang dilengkapi dengan pantry, toilet dan mushalla serta kamar untuk beristirahat para pimpinan dan anggota DPRD, lantai 3 akan dibuat ruangan untuk Pimpinan,
Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel, seperti administrasi keuangan dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yakni Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Pembentukan (BP) Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan, gedung rapat paripurna rencananya akan dibangun dua lantai dan aula satu lantai yang dilengkapi dengan sarana olahraga dan tempat ibadah,” tutur Jaini.
Lebih jauh Jaini menerangkan, pembangunan gedung baru DPRD Kalsel yang juga akan dilanjutkan di 2025 itu, tergantung kemampuan keuangan daerah karena sifatnya bukan proyek multiyears.
“Memang nantinya kita melihat kesiapan anggaran dan komitmen Pimpinan DPRD Kalsel. Mudah-mudahan gedung DPRD Kalsel bisa selesai 1 hingga 2 tahun kedepannya,” jelas Jaini.(nau/K-3)
