JAKARTA, Kalimantanpost.com – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong pemerataan akses listrik hingga ke pelosok daerah.
Upaya tersebut dilakukan melalui konsultasi dan koordinasi bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) ke Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jumat (19/12/2025).
Rombongan DPRD Kalsel dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H. Kartoyo, didampingi Wakil Ketua DPRD H. Muh. Alpiya Rahman serta Ketua Komisi III DPRD Kalsel Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., bersama anggota Komisi III lainnya.
Pada pertemuan tersebut, Kartoyo mengungkapkan bahwa realisasi Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat kurang mampu di Kalimantan Selatan hingga tahun 2025 telah mencapai 1.868 sambungan, dari target awal sebanyak 2.300 sambungan.
“Dari paparan pihak kementerian, progres pemasangan listrik untuk masyarakat tidak mampu di Kalsel sudah mencapai 1.868 sambungan dari target 2.300 di tahun 2025. Harapannya, pada tahun 2026 kuota bantuan listrik ini bisa ditambah,” ujar Kartoyo.
Selain itu, Kartoyo juga menekankan pentingnya pendataan secara berkelanjutan terhadap wilayah-wilayah yang belum terjangkau listrik, terutama daerah terluar dan terisolir. Ia meminta Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan agar rutin menyampaikan pembaruan data minimal setiap tiga bulan kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
Sementara itu, Koordinator Perencanaan Transmisi, Distribusi Tenaga Listrik, dan Sistem Isolated Kementerian ESDM, Mihadi, menjelaskan bahwa rasio elektrifikasi Kalimantan Selatan saat ini telah berada di atas 99 persen, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Kalimantan. Meski demikian, masih diperlukan upaya lanjutan untuk mencapai target elektrifikasi 100 persen.
Ia menambahkan, pemerintah menargetkan hingga tahun 2029 sebanyak 10.068 lokasi di seluruh Indonesia dapat teraliri listrik. Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga mendorong masyarakat di wilayah yang telah dialiri listrik untuk menjadi pelanggan listrik secara mandiri.
Mihadi turut menjelaskan bahwa Program BPBL merupakan program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu yang telah berjalan sejak tahun 2022 dan terus ditingkatkan setiap tahunnya.
“Besaran kuota bantuan sangat bergantung pada usulan pemerintah daerah, daerah pemilihan, perwakilan DPR atau DPRD, serta aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pemerintah setempat,” pungkasnya.(nau/KPO-1)
