BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Menyusul terungkap dalam Radpat Dengat Pendapat (RDP) pada serapan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, Dinas Gemuk Anggaran tersebut kembali menjadi sorotan setelah tercatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mencapai lebih dari Rp50 milar.
Kondisi ini dinilai terjadi karena sejumlah kegiatan, terutama pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur, tidak berjalan sesuai jadwal yang direcanakan atau plening dalam penggunaan dianggarkan.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin HM Ridho saat evaluasi kinerja PUPR. Dewan yang menilai, perencanaan kegiatan tersebut harus benar-benar matang sebelum dianggarkan, agar tidak terjadi pengendapan anggaran yang berujung menjadi SILPA.
Politi Partai Golkar Kota Banjarmasin juga menegaskan, anggaran yang tidak terserap dalam jumlah besar sangat disayangkan di tengah kebutuhan pembangunan kota yang masih banyak.“Sayang sekali jika uang sampai lebih dari Rp50 miliar menjadi SILPA.
Seharusnya, jika satu kegiatan belum siap dilaksanakan, anggaran itu bisa dialihkan ke kegiatan lain yang lebih siap sehingga tetap terserap dan pembangunan tetap berjalan,” papar Ridho, usai RDP di Ruang Komisi III, dengan PUPR Kota Banjarmasin, Kamis (16/04/2025).
Hal senada juga ditegaskan Zianal Hakim, menurutnya, persoalan utama berada pada kegiatan pembebasan lahan yang prosesnya kerap memakan waktu panjang, serta beberapa proyek pembangunan jembatan yang tertunda pelaksanaannya.
Salah satu yang disorot adalah pembangunan Jembatan Jafri Zam-Zam yang sebelumnya telah dianggarkan, namun pengerjaannya baru bisa dilakukan tahun ini. Dewan menilai, akan lebih efektif jika penganggaran dilakukan pada saat kegiatan benar-benar siap dilaksanakan, bukan jauh sebelum tahapan teknisnya matang.
Selain itu, terdapat pula anggaran sekitar Rp4 miliar untuk pembangunan jembatan yang tertunda realisasinya tahun ini. DPRD menilai, pola seperti ini perlu dievaluasi agar tidak terulang pada tahun anggaran berikutnya.
Ridho selaku ketua Komisi III mendorong agar PUPR lebih selektif dan realistis dalam menyusun perencanaan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan. Jika tahapan administrasi dan sosial belum siap, maka penganggaran sebaiknya ditunda dan dialihkan sementara ke SKPD lain yang memiliki kegiatan belanja modal lebih siap dilaksanakan.
Dewan berharap, dengan perencanaan yang lebih matang, anggaran pembangunan bisa terserap optimal dan tidak lagi menyisakan SILPA dalam jumlah besar, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin.
Zainal Hakim dari Politisi PKB menyoroti rendahnya serapan anggaran pada dua bidang krusial di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yakni bidang sungai dan bidang drainase. Rendahnya realisasi anggaran dinilai berbanding lurus dengan belum maksimalnya penanganan persoalan air dan banjir di kota ini.
Dalam evaluasi kinerja PUPR, dewan mencatat serapan anggaran bidang sungai hanya berada di kisaran 33,8 persen. Sementara bidang drainase juga relatif rendah, yakni sekitar 28,6 persen. Angka tersebut jauh di bawah rata-rata capaian fisik PUPR yang secara umum telah melampaui 90 persen.
Anggota Komisi III yang dikenal Voval ini menilai kondisi ini harus menjadi catatan penting dalam laporan dan risalah resmi kepada Wali Kota, mengingat penanganan sungai dan air merupakan salah satu program prioritas kepala daerah.
“Ini harus menjadi perhatian bersama. Ketika anggaran sudah diberikan, maka harus dimaksimalkan penyerapannya agar persoalan drainase, sungai, dan banjir benar-benar bisa ditangani,” ujarnya.
Dewan menilai, rendahnya serapan pada dua bidang ini turut menjelaskan mengapa penanganan genangan, aliran air, serta perbaikan fungsi sungai di sejumlah titik kota masih belum berjalan optimal. Padahal, masyarakat terus menyampaikan aspirasi agar persoalan banjir dan drainase segera dituntaskan.
Dari hasil RDP ini juga akan dijadikan dalam sebuah catatan ini dalam risalah resmi evaluasi kepada Wali Kota agar menjadi perhatian serius dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran berikutnya. Terlebih, isu penanganan air dan sungai tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga menyangkut kenyamanan dan keselamatan warga saat musim hujan.
Kemudian DPRD berharap, ke depan PUPR dapat lebih fokus memastikan anggaran pada bidang sungai dan drainase benar-benar terserap dan berdampak langsung pada penyelesaian persoalan banjir yang selama ini menjadi keluhan utama warga Kota Banjarmasin.(nau/KPO-1)
