Banjarbaru, KP– Suasana hangat dan penuh harapan menyelimuti ruang VIP Bandara Syamsudin Noor, Minggu (19/4/2026) malam. Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby menyambut langsung kedatangan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.
Penyambutan tersebut tidak sekadar seremoni. Di balik jabat tangan antara kepala daerah dan perwakilan pemerintah pusat, tersirat komitmen bersama untuk memperkuat peran UMKM sebagai pilar utama ekonomi daerah.
Wali Kota Lisa hadir didampingi Ketua TP PKK Kota Banjarbaru H. Riandy Hidayat, serta sejumlah anggota DPRD Kota Banjarbaru, di antaranya Emi Lasari, Nurkhalis Anshari, dan Takyin Baskoro. Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan soliditas daerah dalam menyambut perhatian pemerintah pusat.
Kedatangan Menteri UMKM juga disambut antusias oleh para pelaku UMKM Banjarbaru. Mereka hadir dengan harapan besar terhadap hadirnya kebijakan yang lebih berpihak dan berdampak nyata bagi pengembangan usaha.
Wali Kota Lisa menegaskan, kunjungan Menteri UMKM menjadi momentum penting bagi Banjarbaru, terlebih bertepatan dengan puncak peringatan Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru.
“Ini bukan hanya kehormatan, tetapi juga peluang besar bagi kami untuk mempercepat penguatan UMKM. Kami ingin pelaku usaha lokal tidak hanya bertahan, tetapi naik kelas dan mampu bersaing di tingkat yang lebih luas,” ujarnya.
Menurutnya, kehadiran pelaku UMKM dalam penyambutan tersebut menjadi cerminan bahwa sektor ini merupakan aktor utama dalam pergerakan ekonomi kota. Para pelaku usaha berharap kunjungan ini membuka akses yang lebih luas terhadap permodalan, pemasaran, serta pembinaan yang berkelanjutan.
Kunjungan Maman Abdurrahman ke Banjarbaru dijadwalkan menghadiri puncak peringatan Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru. Momentum ini sekaligus menjadi titik temu strategis antara kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan riil di daerah.
Pemerintah Kota Banjarbaru pun menatap kunjungan ini sebagai langkah awal dalam memperkuat ekosistem UMKM yang adaptif, inovatif, dan kompetitif, guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif.(Dev/K-5)
