BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Upaya memperkuat komitmen antikorupsi di lingkungan perusahaan daerah kembali ditegaskan Pemerintah Kota Banjarmasin melalui kegiatan sosialisasi penegakan hukum yang digelar di Aula PT Air Minum Bandarmasih, Kamis (30/4/2026). Kegiatan ini tidak sekadar seremoni, tetapi menjadi langkah nyata untuk membenahi kualitas pelayanan publik dari sisi internal.
Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR, menegaskan korupsi tidak bisa lagi dipandang hanya sebagai pelanggaran hukum semata. Ia menilai persoalan ini sudah menjadi ancaman serius terhadap kepercayaan masyarakat dan jalannya pembangunan.
“Korupsi itu bukan sekadar melanggar aturan, tapi sudah menggerus kepercayaan publik dan mengancam keberlanjutan pembangunan, kalau terus dibiarkan, bukan cuma sistem yang rusak, tapi harapan masyarakat juga ikut hilang,” ujarnya.
Kegiatan ini diinisiasi oleh PT Air Minum Bandarmasih sebagai bentuk komitmen memperkuat pengawasan internal dan membangun budaya kerja yang lebih transparan. Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran direksi, pegawai, unsur pemerintah daerah, serta perwakilan legislatif.
Salah satu yang turut hadir adalah Anggota Komisi III DPR RI, Endang Agustina, yang juga memberikan pandangan terkait pentingnya integritas dalam pengelolaan perusahaan daerah.
Di tengah komitmen tersebut, Yamin mengakui masih ada tantangan yang harus dihadapi secara terbuka. Ia menyoroti bahwa praktik penyimpangan kerap justru muncul dari dalam sistem itu sendiri.
“Kita harus jujur, tantangan terbesar itu sering datang dari internal, jadi solusinya bukan hanya aturan, tapi juga keberanian untuk bertindak, konsistensi, dan keteladanan dari semua level,” tegasnya.
Ia pun mendorong seluruh elemen di perusahaan daerah untuk memiliki kesadaran bersama dalam mencegah segala bentuk penyimpangan yang berpotensi terjadi.
“Tidak boleh ada toleransi, sekecil apa pun bentuk pelanggaran, kita ingin sistem yang bersih, pelayanan yang adil, dan kepercayaan masyarakat yang kuat, itu hanya bisa tercapai kalau integritas benar-benar dijalankan,” lanjutnya.
Selain isu integritas, perhatian juga diarahkan pada pelayanan distribusi air bersih. Wali Kota menilai masih ada ketimpangan layanan yang dirasakan masyarakat, khususnya di wilayah pinggiran kota.
“Penyaluran air bersih kita memang belum merata, ini fakta yang harus segera dibenahi, targetnya jelas, semua warga Banjarmasin harus bisa menikmati akses air bersih,” katanya.
Ia juga menyinggung keluhan masyarakat terkait biaya pemasangan sambungan air yang dinilai cukup memberatkan sebagian warga. Pemerintah saat ini tengah mengkaji kebijakan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah.
“Keluhan soal biaya pemasangan sudah kami dengar, saat ini sedang dikaji agar masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan akses pemasangan secara gratis,” jelasnya.
Sementara itu, Endang Agustina menegaskan pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada sistem yang kuat, tetapi juga pada karakter individu masing-masing.
“Kalau ingin sistem ini benar-benar bersih, mulai dari diri sendiri, biasakan hidup jujur, tidak berlebihan, dan selalu merasa cukup, karena saat seseorang mulai merasa kurang, di situlah potensi penyimpangan muncul,” tegasnya. (nug/KPO-3)
