PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Banjar Rapat Koordinasi Kecamatan, bertempat di Aula Barakat, Martapura, Senin (25/5).
Rakor dipimpin Bupati H Saidi Mansyur didampingi Sekdakab H Yudi Andrea, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Rakhmat Dhany, Kepala SKPD terkait, para Camat serta Kepala Bagian Setda.
Rakor menitikberatkan pembahasan pada empat program prioritas, yakni penanggulangan stunting, Kabupaten Layak Anak (KLA), pencegahan narkoba dan percepatan penyaluran bantuan bencana.
Bupati Saidi Mansyur mengatakan, angka stunting di sejumlah wilayah Kabupaten Banjar masih cukup tinggi dan memerlukan perhatian bersama.
Berdasarkan hasil evaluasi pada rapat sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya angka stunting di lapangan.
“Masalah utama terletak pada proses pengukuran di lapangan.
Kader Posyandu yang sering diganti-ganti menjadi salah satu kendala, sehingga data dihasilkan kurang akurat.
Selain itu, faktor pola asuh keluarga, kondisi ekonomi, sanitasi dan pendidikan juga mempengaruhi,” ungkap Saidi.
Ia menegaskan, proses pengukuran balita harus dilakukan sesuai standar.
Anak usia di bawah dua tahun harus diukur dalam posisi berbaring, sedang di atas dua tahun diukur posisi berdiri.
“Kami juga meminta kepala desa tidak terlalu sering mengganti kader Posyandu, agar data diperoleh lebih konsisten,” pesannya.
Selain itu, Dinas Kesehatan diminta memperkuat pendampingan bersama Camat dan Dinas Sosial guna mengoptimalkan upaya pencegahan stunting.
Program Kabupaten Layak Anak juga menjadi perhatian rakor tersebut.
Bupati mengungkapkan masih terdapat keterbatasan fasilitas pendukung, seperti sekolah ramah anak dan minimnya masjid ramah anak yang memiliki legalitas.
“Kami meminta para Camat bersama jajaran Tata Pemerintahan (Tapem) mengawal pemenuhan sarana dan kegiatan pendukung KLA, termasuk penyediaan toilet gender di setiap perangkat daerah,” katanya.
Rakor juga membahas percepatan penyaluran bantuan bencana.
Menurut Bupati, kehadiran pemerintah daerah saat terjadi bencana sudah berjalan cukup baik melalui respons cepat BPBD dan Dinsos terhadap laporan masyarakat, camat maupun kepala desa. Meski demikian, dia berharap bantuan berupa barang maupun anggaran segera disalurkan kepada penerima manfaat dan tidak dialihkan ke pos lain.
Sementara upaya pencegahan narkoba, Saidi mengatakan, Pemkab Banjar melalui Badan Kesbangpol terus berkoordinasi dengan Polres setempat.
Luas wilayah Kabupaten Banjar yang berbatasan dengan sejumlah Kabupaten/Kota, dinilai rawan menjadi jalur peredarannya.
“Sosialisasi dan koordinasi dengan Camat sangat penting menekan peredaran narkoba. Kesbangpol diminta menyampaikan langkah teknis pencegahan agar didorong secara masif sampai di tingkat desa,” tandasnya. (adv/K-2)
