BANJARMASIN, kalimantanpost.com — Aspirasi agar program pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan lebih dekat dengan masyarakat mengemuka dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kalimantan Selatan dari Fraksi PKS, Firman Yusi, di Daerah Pemilihan (Dapil) Kalsel 5.
Dalam reses masa sidang II tahun 2026 yang berlangsung pada 13–20 Mei tersebut, Firman Yusi menyambangi 16 titik pertemuan di Kabupaten Tabalong, Balangan, dan Hulu Sungai Utara. Berbagai kalangan masyarakat mulai dari pelaku UMKM, pemuda, kelompok masyarakat hingga tokoh lokal menyuarakan harapan agar pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha tidak lagi terpusat di tingkat provinsi.
Warga menginginkan program tersebut dapat dilaksanakan minimal di ibu kota kabupaten, bahkan hingga tingkat desa dan kelurahan agar lebih mudah diakses masyarakat.
Menurut warga, pelaksanaan pelatihan yang terlalu jauh kerap menjadi kendala bagi peserta dari daerah karena membutuhkan biaya transportasi dan waktu perjalanan yang tidak sedikit. Selain itu, pelatihan yang jauh dari lingkungan peserta dinilai kurang efektif dalam membangun keberlanjutan usaha setelah kegiatan selesai.
Menanggapi hal itu, Firman Yusi menilai aspirasi masyarakat tersebut sangat relevan dengan upaya memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah.
“Banyak warga menyampaikan bahwa pelatihan keterampilan maupun kewirausahaan akan lebih efektif apabila dilaksanakan lebih dekat dengan masyarakat, minimal di ibu kota kabupaten, bahkan lebih baik lagi jika dapat menjangkau tingkat desa atau kelurahan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi lebih tinggi dan biaya yang harus dikeluarkan peserta juga lebih ringan,” ujarnya.
Ia menilai pelatihan berbasis wilayah yang lebih kecil dapat menciptakan ekosistem pembinaan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Peserta pelatihan dinilai lebih mudah membangun kelompok usaha, berbagi pengalaman, hingga memperluas jejaring pemasaran apabila berada dalam lingkup wilayah yang berdekatan.
“Pelatihan bukan hanya soal kegiatan beberapa hari, tetapi bagaimana hasilnya dapat berlanjut menjadi usaha produktif atau peningkatan keterampilan yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Karena itu diperlukan ekosistem tindak lanjut yang kuat setelah pelatihan selesai,” katanya.
Firman Yusi juga menilai pelaksanaan program di tingkat desa, kelurahan maupun kabupaten memungkinkan pemerintah melakukan pendampingan yang lebih intensif dan terukur kepada peserta. Dengan jumlah peserta yang lebih fokus, evaluasi dan pengembangan usaha pasca pelatihan dinilai akan lebih mudah dilakukan.
Seluruh aspirasi yang dihimpun selama reses, lanjut dia, akan dibawa sebagai pokok-pokok pikiran DPRD untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyusunan program pembangunan daerah.
“Harapan masyarakat cukup jelas, yaitu agar program-program pemberdayaan yang sudah baik dapat semakin dekat dengan warga. Ketika pelatihan dilaksanakan di wilayah yang lebih dekat dan disertai pendampingan yang berkelanjutan, maka peluang lahirnya wirausaha baru dan peningkatan keterampilan masyarakat akan semakin besar,” tegas Firman Yusi. (Fin/KPO-1)
