STATUS Bank Kalsel sebagai bank devisa patut disambut sebagai kabar baik bagi Kalimantan Selatan.
Ini bukan sekadar pencapaian administratif sebuah bank daerah, melainkan sinyal bahwa Banua sedang berupaya naik kelas dalam peta ekonomi yang lebih luas.
Ketika Bank Kalsel kini bisa melayani transaksi valuta asing, remitansi, pembiayaan ekspor-impor, hingga kebutuhan keuangan internasional lainnya, maka sesungguhnya yang sedang dibuka adalah pintu baru bagi pelaku usaha, UMKM, investor, bahkan masyarakat umum yang memiliki kepentingan transaksi lintas negara.
Ajakan Gubernur H Muhidin agar masyarakat dan UMKM memanfaatkan layanan ini patut diapresiasi. Selama ini, tidak sedikit pelaku usaha di daerah yang harus mengandalkan bank di luar daerah, bahkan bank nasional, untuk memenuhi kebutuhan transaksi internasional.
Kehadiran layanan devisa di bank milik daerah tentu memberi kemudahan, efisiensi, sekaligus kebanggaan tersendiri.
Bank Kalsel tidak lagi sekadar menjadi tempat menyimpan uang atau menyalurkan kredit, tetapi mulai menempatkan diri sebagai mitra strategis pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun, di sinilah letak ujian sesungguhnya. Peringatan OJK Kalimantan Selatan layak menjadi catatan serius. Status bank devisa tidak boleh dipandang semata sebagai peluang bisnis dan prestise kelembagaan.
Semakin luas layanan, semakin besar pula risiko yang menyertainya. Transaksi valuta asing, perdagangan internasional, arus dana lintas negara, hingga kepatuhan terhadap regulasi global menuntut tata kelola yang jauh lebih disiplin.
Kesalahan kecil dalam pengawasan, sistem, atau kepatuhan bisa berujung pada persoalan besar.
Karena itu, pekerjaan rumah Bank Kalsel justru baru dimulai. Penguatan manajemen risiko harus menjadi prioritas utama, bukan pelengkap.
Investasi pada teknologi informasi, keamanan sistem, pengawasan transaksi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tidak boleh ditunda.
SDM bank devisa harus memiliki kemampuan yang lebih adaptif, peka terhadap dinamika global, serta memahami risiko-risiko baru yang jauh lebih kompleks dibanding layanan perbankan konvensional.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga tidak cukup hanya memberi dukungan simbolik. Pemprov maupun kabupaten/kota harus menjadikan status bank devisa ini sebagai bagian dari strategi besar pengembangan ekonomi daerah.
UMKM yang didorong memanfaatkan layanan devisa harus dibina agar benar-benar siap ekspor, mulai dari kualitas produk, legalitas, kemasan, sertifikasi, hingga akses pasar. Jangan sampai layanan devisa tersedia, tetapi pelaku usaha lokal belum cukup siap memanfaatkannya.
Pada akhirnya, status bank devisa akan bernilai jika manfaatnya terasa nyata bagi ekonomi Banua. Bank Kalsel harus membuktikan bahwa langkah naik kelas ini diikuti pelayanan yang profesional, aman, dan berpihak pada pertumbuhan usaha daerah.
Sebab bank devisa bukan sekadar soal boleh bertransaksi dolar, melainkan soal kesiapan daerah menatap pasar global dengan fondasi yang kuat.
