Banjarbaru, KP – Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Camat dan Lurah se-Kota Banjarbaru di Aula Kecamatan Landasan Ulin, Kamis (25/6). Forum yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sirajoni tersebut menjadi ajang evaluasi sekaligus penguatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan publik.
Rakor kali ini secara khusus membahas penyelesaian batas wilayah antarkelurahan sebagai upaya mewujudkan kepastian administrasi dan mencegah potensi konflik di kemudian hari.
Untuk mendukung proses tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru menggandeng Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna menghasilkan pemetaan wilayah yang akurat dan memiliki kepastian hukum.
Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sirajoni menegaskan bahwa kejelasan batas wilayah merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara camat, lurah, tim ahli dari LPPM ULM, tim ahli Wali Kota, serta BPN diharapkan mampu mempercepat penyelesaian batas wilayah sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Selain membahas batas wilayah, rakor juga menyoroti komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Melalui koordinasi bersama Dinas Sosial, pemerintah daerah mendorong terwujudnya konsep Kecamatan Inklusif, yaitu pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan lanjut usia, baik dari sisi fasilitas maupun pelayanan birokrasi.
Sirajoni mengapresiasi peran camat dan lurah sebagai ujung tombak pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Ia meminta seluruh aparatur wilayah terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital, memperkuat kepekaan terhadap persoalan sosial dan lingkungan, serta meningkatkan sinergi lintas sektor dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat.
Ia berharap hasil rakor dapat segera ditindaklanjuti di masing-masing wilayah sehingga pelayanan publik di Kota Banjarbaru semakin efektif, inklusif, dan memberikan kepastian bagi masyarakat. (Dev/K-5)
