BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Badan Anggaran DPRD Kalsel terkesan ‘ngebut’ membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Hal tersebut dilakukan dengan memanggil seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kalsel pada rapat Banggar, Jumat (31/7/2027), di Banjarmasin.
Rapat Banggar yang dilaksanakan dua sesi ini mengupas anggaran masing-masing SKPD, mulai dari anggaran 2026, realisasi program kerja hingga rencana kerja pada 2027.
Menariknya, pada rapat tersebut terungkap ketidaksesuaian anggaran SKPD yang disampaikan dengan yang tercantum pada KUA PPAS 2027, sehingga menimbulkan pertanyaan dari wakil rakyat, mengingat alokasi anggaran masih berupa pagu yang disusun Bappeda Kalsel.
Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK mengatakan, sengaja mengundang seluruh SKPD untuk melihat realisasi anggaran dan program kerja mereka, termasuk rencana pada APBD 2027.
“Ini kita cek satu-satu, apa kekurangannya dan kinerja pada tahun ini,” kata Supian HK.
Jika memang prioritas dan sesuai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel itu akan diprioritaskan, namun jika kurang penting, maka akan ditunda hingga keuangan daerah memungkinkan.
Supian HK menambahkan, program yang diprioritas pada 2027 masih pada bidang pendidikan dan kesehatan serta penanggulangan bencana.
“Ini akan mendapat porsi lebih besar, termasuk infrastruktur untuk program yang sifatnya mendesak, seperti perbaikan jalan dan jembatan,” jelas politisi Partai Golkar.
Rapat juga mengevaluasi kinerja SKPD, terutama yang serapannya rendah, dimungkinkan akan dikurangi anggarannya.
“Kita pertimbangkan untuk dikurangi, karena serapan anggaran tahun ini rendah,” ujar Supian HK.
Kendati demikian, Supian HK mengakui, semua SKPD ternyata sudah mengurangi anggaran masing-masing, mengingat APBD 2027 diproyeksikan hanya Rp8 triliun.
“SKPD sudah mengurangi anggaran mereka, dan menyesuaikan dengan pagu yang tersedia,” jelasnya. (lyn/KPO-4).
