BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H Supian HK meminta seluruh pihak tidak saling menyalahkan dalam menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait karhutla dan dampak kabut asap di Kalsel.
Menurut Supian, penanganan persoalan di lapangan membutuhkan keterlibatan bersama, baik pemerintah, mahasiswa, masyarakat maupun pihak terkait lainnya.
“Kita ini jangan mudah menyalahkan atau menuduh. Sangat gampang menuduh, tetapi bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan? Lebih baik kita ikut bersama-sama bekerja,” ujar usai menerima Demo Mahasiswa yang menyoal Karhutla, antrian BBM, maupun Pemadaman Listrik, di Gedung DPRD Kalsel, Kamis, (20/08/2026) malam.
Politkisi Partai Golkar ini menilai, kebijakan penanganan yang hanya berlaku dalam waktu singkat, misalnya dua minggu, belum tentu efektif mengingat kondisi di lapangan dapat berubah sewaktu-waktu.
“Kalau untuk dua minggu, menurut saya itu terlalu singkat. Mana tahu ada kebakaran lagi. Kita tidak mau hanya membuat keputusan sementara, tetapi kemudian harus bertanggung jawab ketika kondisi berubah,” katanya.
Supian menegaskan, DPRD Kalsel tidak tinggal diam. Berbagai upaya terus dilakukan bersama pihak terkait untuk menangani persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang membuka ruang dialog dengan mahasiswa. Menurutnya, kehadiran pemerintah untuk menerima dan menjelaskan persoalan kepada mahasiswa merupakan bagian penting dari upaya mencari solusi bersama.
“Jadi prosesnya memang ada tahapan. Apa yang disampaikan pemerintah harus kita pahami bersama. Jangan sampai persoalan langsung dihakimi sebelum melihat prosesnya secara utuh,” ujarnya.
{{Dorong Percepatan Regulasi}}
Terkait tuntutan mahasiswa mengenai langkah mitigasi karhutla, Supian mengatakan pihaknya pada prinsipnya sepakat bahwa keselamatan dan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas.
Namun, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan dengan sekadar mengandalkan kebijakan jangka pendek karena kondisi alam sulit diprediksi.
“Kalau perlu besok padam, ya padam. Tapi kita juga tidak bisa menantang alam. Kita tidak bisa menantang alam,” katanya.
Supian juga menjelaskan proses regulasi yang berkaitan dengan persoalan tersebut masih berjalan di tingkat pusat. Berdasarkan informasi yang diterima, pembahasannya telah memasuki tahap sinkronisasi dan harmonisasi.
“Kalau sudah masuk proses harmonisasi dan sinkronisasi memang perlu waktu. Bisa hampir dua bulan, karena harus menyesuaikan juga dengan jadwal reses anggota DPR RI,” jelasnya.
Ia berharap proses tersebut dapat dituntaskan sehingga pada akhir 2026 sudah ada kejelasan dan langkah perbaikan yang dapat dirasakan masyarakat.
{{PMI Turun Langsung}}
Sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kalsel, H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah mengatakan pihaknya juga telah melakukan penanganan langsung di lapangan.
Menurutnya, pasukan PMI telah sekitar satu bulan berada di lapangan untuk membantu masyarakat terdampak karhutla dan kabut asap.
“Saya hari ini selaku Ketua PMI, kita sudah turun satu bulan. Pasukan kita di lapangan, anak buah saya sudah satu bulan. Tetapi tetap saja terjadi bencana,” ungkapnya.
Selain pengerahan personel, tim kesehatan PMI juga memberikan bantuan kepada masyarakat, termasuk distribusi oksigen dan dukungan kesehatan.
“Dari tim kesehatan PMI sudah membagi oksigen dan bantuan lainnya. Kita sudah turun,” katanya.
Wakil
ketua Komisi IV DPRD Kalsel berharap penanganan ke depan dilakukan dengan koordinasi yang semakin kuat antarpihak.
Ia bahkan mengajak mahasiswa ikut terlibat langsung dalam upaya kemanusiaan di lapangan.
“Kalau bisa mahasiswa ikut bersama-sama. Rame-rame kita bergerak. Karena ini sudah bergerak, tinggal bagaimana kita semakin memperkuat koordinasinya,” pungkasnya.(Ham/KPO-1)
