Martapura, KP – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Ketua TP PKK Hj Nurgita Tiyas mengingatkan pentingnya menyusun skala prioritas.
Dia menilai, tidak semua program dapat dijalankan secara bersamaan, sehingga diperlukan perencanaan yang efektif dan efisien.
“Kita harus menyesuaikan dengan kondisi efisiensi. Tidak semua usulan dan program dilaksanakan serentak, sehingga perlu menentukan prioritas yang benar-benar memberikan manfaat,” tandasnya saat membuka Pelatihan Kader Kesekretariatan PKK Tahun 2026, di Aula KH Kasyful Anwar, Martapura, Senin (06/07/2026).
Pelatihan tersebut mengusung tema “Kader PKK Kuatkan 10 Program Pokok Melalui Perencanaan Desa Menuju Keluarga Berkualitas Wujudkan Indonesia Emas 2045”.
Nurgita mengungkapkan, pelatihan ini merupakan usulan dari unsur sekretariat yang bertujuan meningkatkan kapasitas kader dalam menyusun program dan anggaran di tingkat desa, guna mendukung pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.
“Kader sekretariat diharap mampu menjadi pendukung utama kelompok kerja (Pokja) dan bidang lainnya dalam merancang program yang memiliki perencanaan dan dukungan anggaran yang jelas,” tandasnya.
“Pada dasarnya kami adalah pelaksana di lapangan. Perencanaan dan pertanggungjawaban tetap berada pada leading sector masing-masing, baik pemerintah desa maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di tingkat Kabupaten,” pungkas Nurgita.
Untuk memperkuat kemampuan kader, TP PKK Banjar menghadirkan narasumber profesional, salah satunya Santi Nurlaela yang pernah bertugas di Bapperida Banjar. Peserta diberikan materi mengenai perencanaan dan penganggaran, agar mampu menyusun program yang tepat sasaran sesuai kondisi keuangan daerah maupun desa.
Selain pelatihan angkatan pertama, TP PKK Banjar juga menjadwalkan pelatihan angkatan kedua, Selasa (07/07/2026). Dibagi dua angkatan mengingat luasnya wilayah Kabupaten Banjar dan banyaknya kader yang harus mengikuti kegiatan.
TP PKK Banjar juga berencana memberikan pelatihan coaching untuk meningkatkan kepercayaan diri kader dalam menyampaikan gagasan. Selain itu, memperkuat pula kolaborasi dengan pemerintah desa melalui pelibatan unsur perencanaan desa dan kelurahan. (Wan/K-5)
