BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan (Kalsel) seruduk Gedung DPRD Kalsel pada Jumat (28/8/2026) sore.
Aksi ini merupakan jilid kedua, dimana para massa sampaikan delapan tuntutan. Salah satunya terkait penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di Kalsel.
“Kami ingin ada langkah konkret dalam menangani persoalan karhutla saat ini hingga menyebabkan kabut asap yang sudah sangat membahayakan masyarakat,” ucap salah seorang mahasiswa yang berorasi.
Selain itu, pihaknya juga menuntut PLN untuk memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak akibat pemadaman listrik bergilir yang terjadi beberapa waktu lalu.
Sama halnya kepada Pertamina pihaknya menutut agar melakukan pengawasan dan penindakan kepada seluruh SPBU yang terbukti melakukan penyelewengan.
Menurut massa apabila PLN maupun Pertamina tidak bisa memenuhi tuntutan tersebut dalam waktu yang ditetapkan. Maka PLN harus mencopot Manager PT PLN UUD dan Pertamina juga harus mencopot Sales Area Manager Pertamina.
“Jika tidak memenuhi poin tuntutan kami itu, PLN dan Pertamina harus mencopot jabatan Manager,” tegasnya.
Selain itu, mereka juga menuntut aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku penyelewengan BBM subsidi.
Di sisi lain, dalam aksi ini massa juga menyampaikan tuntutan kepada pemerintah pusat dan DPR RI untuk segera mengesahkan UU Perampasan Aset dan mendesak DPRD Kalsel untuk menyatakan sikap mendukung pengesahan RUU tersebut.
“Kami juga meminta DPRD Kalsel untuk merilis video pernyataan di media sosial resmi humas DPRD,” cetusnya. (Ham/KPO-1)
