Banjarmasin, KP – Pengumuman kelulusan hasil ujian baik SD maupun SMP negeri di Banjarmasin bakal dilakukan secara online. Setiap sekolah diminta membuat akun media sosial (medsos) yang nantinya digunakan sebagai sarana publikasi.
Pengumuman ini memang berbeda dari biasanya. Tak ada lagi istilah wali murid datang ke sekolah untuk melihat hasil kelulusan yang biasanya ditempel di papan pengumuman. Hal ini dilakukan untuk membatasi terjadinya kerumunan di tengah pandemi Covid – 19 atau virus corona.
“Sudah ada edarannya disampaikan ke sekolah. Dia kan via online, jadi mungkin lewat WA yang aksesnya terbuka untuk wali murid. Atau setiap sekolahan saya minta membuat akun medsos seperti facebook, Instagram atau semacamnya,” ucap Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin, Totok Agus Daryanto, Selasa (05/05/2020).
Totok mengungkapkan, pengumuman kelulusan sendiri sudah dijadwalkan. Untuk SMP rencananya dilakukan pada 5 Juni, sedang SD pada 15 Juni. Totok meyakini bahwa hasil kelulusan tahun ini 100 persen. Mengingat, pelaksanan ujian sebelumnya juga agak dipermudah lantaran dilakukan dengan cara online.
“Kalau jumlah SD ada 207 dan SMP 35 ini khusu negeri, kalau swasta belum ada datanya.
Kalau melihat kondisi begini kemungkinan lulus 100 persen,” bebernya.
Selain itu, Totok juga menjelaskan terkait pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilakukan di Banjarmasin juga dilakukan secara online dengan versi yang agak berbeda dengan tahun sebelumnya.
Jika PPDB online sebelumnya dilakukan hanya sebatas untuk perangkingan, dan wali murid atau siswa sendir masih harus mendatangi sekolah guna mengisi data, tapi kali ini semua pelaksanaanya murini dilakukan online.
“Jadi di rumah saja, kita kan nggak diperbolehkan ngumpul, kalau nggak bisa banyak sekali bakal numpuk,” ujarnya.
Totok mengatakan untuk tahapan PPDB SD sudah dilakukan pada pertengahan April lalu. Nah, untuk SD sendiri ada sedikit kelonggaran terkait pelaksanaan PPDB online versi pandemi ini. Dimana sekolah-sekolah yang tak memungkinkan melakukannya diberi kelonggaran.
“PPDB SD agak fleksibel, memang sekolah yang bisa online silahkan tapi tak semua SD mampu apalagi yang di ujung – ujung itu yang nggak online saja yang datang cuma berapa orang kan. Jadi di sesuaikan saja dengan kondisi masing-masing,” jenisnya.
Selain itu untuk PPDB SD ini juga sengaja diberikan waktu yang lebih panjang dariu SMP, agar para wali murid bisa memiliki waktu untuk memahami proses dan teknis pelaksanaanya.
Totok melanjutkan, beda halnya dengan PPDB untuk SMP, jika SD masih ada beberapa sekolah yang masih diberi dispensasi, untuk SMP full harus melakukan secara online.
“Tapi kalau SMP PPDB semuanya online,” katanya.
Namun demikian hingga saat ini petunjuk teknis pelaksanaannya masih menunggu dari pusat. Sehingga Totok masih belum bisa menjelaskan secara rinci. “Kira-kira minggu depan sudah ada,” imbuhnya.
Secara umum, pelaksanaan PPDB SMP ini tetap dilakukan secara sistem zonasi seperti tahun-tahun sebelumnya. Dimana ada pembagian-pembina untuk kuota yang harus dipahami sekolah.
Misal untuk zonasi sendiri sekolah harus menerima minimal 50 persen dari kuota yang disediakan, kemudian untuk afirmasi, atau siswa yang mendapat jaminan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) minimal 15 persen dari kuota.
“Prestasi maksimal 30 persen dan 5 persen untuk perpindahan orang tua,” ujar Totok.
Khusus pelaksanaan PPDB SMP ini bakal menggunakan aplikasi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. yang mana semua tahapan pendaftaran nantinya bisa dilakukan melalui smartphone
“Di SMP jelas pakai aplikasi nanti bisa diakses smartphone, perlengkapan di scan dan dikirim di aplikasi. Jadi wali murid tak mendatangi sekolah,” jelasnya lagi.
Namun sebelum digunakan aplikasi ini tentunya juga akan diuji coba terlebih dahulu untuk menghindari masalah-masalah saat pelaksanaannya nanti.
“Aplikasi ini juga akan diuji coba dulu selama satu pekan sebelum digunakan untuk PPDB sesungguhnya. Ujicoba ini untuk memastikan apakah aplikasi yang dikerjasamakan dengan telkom ini kredibel atau tidak,” pungkasnya. (sah/KPO-1)
