Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan Utama
Kalteng

DPRD Barsel dan Dinas PUPR Bahas Keluhan Masyarakat Soal Infrastruktur

×

DPRD Barsel dan Dinas PUPR Bahas Keluhan Masyarakat Soal Infrastruktur

Sebarkan artikel ini

Buntok, KP – DPRD Kabupaten Barito Selatan, yang diwakili Komisi II menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat, membahas keluahan masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

“Dalam RDP yang kami laksanakan ini, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan, keluhan, serta permintaan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur, baik jalan maupun jembatan,” kata Ensilawati Wijaya, Ketua Komisi II DPRD Barito Selatan.

Baca Koran

Ia menjelaskan, dalam RDP itu, pihaknya menyampaikan permintaan masyarakat, agar jalan yang mengalami longsor dengan lebar dua meter di Kelurahan Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas supaya bisa diaddendum dan dibangun dengan lebar menjadi tiga meter, katanya.

Mengingat, karena jalan tersebut merupakan jalan utama pada kelurahan Rantau Kujang dan DPUPR setuju untuk diaddendum, serta pihaknya berencana turun kelapangan melihat kondisinya.

Begitu juga pihaknya mempertanyakan atas adanya laporan masyarakat yang mengeluhkan pemasangan pondasi cerucuk pada siring jalan menuju Desa Talio, Kecamatan Karau Kuala yang sedang dikerjakan kontraktor tidak rapat, dikhawatirkan bisa longsor apabila banjir.

“Kemudian kami juga mempertanyakan Jalan Barito Raya Buntok yang kondisi jalannya ada yang sudah retak dan bagaimana solusi yang akan dilaksanakan DPUPR,” kata politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Barito Selatan itu.

Termasuk untuk mencari solusi bagi masyarakat pada ruas jalan menuju Kelurahan Pendang yang proyeknya sedang dikerjakan mengalami longsor, maupun jembatan daruratnya sudah hancur sehingga masyarakat harus naik fery untuk menyeberangi jalan yang longsor itu.

Berdasarkan hasil RDP ini, pihaknya akan turun ke lapangan untuk melihat kondisi infrastruktur tersebut, supaya bisa diatasi dan ditanggulangi semuanya, papar Ensilawati

Komisi II DPRD Barito Selatan juga mempertanyakan serapan anggaran dan berdasarkan informasi dari DPUPR, sejumlah proyek yang dikerjakan sudah hampir selesai dilaksanakan dan tinggal satu proyek yang masih dalam proses. (yld/k-10)

Baca Juga :  Legislator Kapuas Dukung Terminal Banama Jadi Pusat Ekonomi Kreatif
Iklan
Iklan