Batulicin, KP –Melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Masalah Sosial, di Gedung PKK Kapet Kecamatan Simpang Empat, Kamis 25/3/2021.
enyuluhan juga Sekaligus Penegakan Hukum terkait Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan di Kab Tanbu.
Bupati Tanah Bumbu dr. HM Zairulah Azahar melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Darmiadi menyampaikan apresiasi Pemkab Tanbu kepada seluruh relawan bidang sosial yang aktif mendukung upaya Pemkab.
”Ini merupakan upaya kita dalam rangka mengatasi masalah sosial yang akhir-akhir ini sering terjadi di kehidupan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu, terutama dalam mengatasi kondisi yang berpengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga, seperti masalah ekonomi, agama, kesehatan, dan sosial budaya,” ujar Darmiadi.
Dia juga mengatakan, bahwa, gagalnya penerapan penanganan masalah tersebut, disebabkan karena lemahnya atau kurang tegasnya penerapan hukum yang berlaku. “Penegakan hukum perlu dipertegas, sebagai kontrol sosial di masyarakat, hukum sebagai kontrol sosial kemasyarakatan merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan sosial masyarakat, atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang, dengan kata lain menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik yang menyimpang dari hukum, sekaligus menerapkan sanksi hukum terhadap orang yang berperilaku tidak baik, guna tercapainya ketentraman dan kemakmuran masyarakat,” lanjutnya.
Bupati juga menghimbau, bagi para peserta Penyuluhan, agar dapat mengikuti penyuluhan ini dengan serius, agar nanti dapat diaplikasikan dalam interaksi dan kehidupan sosial bermasyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun peserta yang mengikuti Penyuluhan Sosial Masyarakat berasal dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan LSM,dengan Narasumber Riza Diah Ayu dari Kantor Kesbangpol,dan Mahdiansyah dari Satpol PP dan Damkar, yang menjelaskan berbagai kebijakan dan strategi Pemerintah dalam upaya perlindungan masyarakat di bidang sosial. (rel/han)
