Pelaihari, KP – DPRD Kalsel mengharapkan peningkatan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa antar pemerintah, baik Pemprov, Pemko/Pemkah maupun sektor swasta.
“Karena tanpa koordinasi, maka pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan tidak maksimal,” kata anggota Komisi III DPRD Kalsel, H Agus Mulia Husin, kemarin.
Hal tersebut diungkapkannya saat Sosialisasi Perda Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kantor Desa Kait-kait Baru, Kecamatan Bati-Bati, Tanah Laut.
“Diharapkan dengan meratanya informasi tentang Perda ini, maka peningkatan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di seluruh sektor,” tambah politisi Partai Amanat Nasional (PAN).
Ditambahkan, tujuannya agar sinkronnya kebijakan serta program pemberdayaan masyarakat dan desa.
“Karena kesejahteraan masyarakat dan desa merupakan salah satu prioritas guna pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan merata,” jelas Agus Mulia Husin.
Lebih lanjut diungkapkan, terpenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatnya pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah indikator telaksananya perda ini dengan baik.
Tak hanya itu, diharapkan seluruh peserta sosialisasi yang berhadir dapat ikut serta meneruskan substansi informasi yang didapat lebih luas lagi. “Partisipasi masyarakat adalah kunci ketercapaian tujuan perda ini,” tambahnya. (lyn/KPO-1)
