Kuala Kapuas, KP – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, menolak untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada tahun 2021 ini.
“Kami dari Fraksi PPP dengan tegas menolak ditundanya Pilkades serentak, akibat refocusing anggaran,” kata Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Kapuas, Darwandie, di Kuala Kapuas, Minggu (18/4).
Pihaknya tetap menolak untuk dilakukan refocusing terhadap dana anggaran Pilkades yang sudah di agendakan akan berlangsung pada bulan Juni 2021 mendatang. Apa lagi 163 desa yang harus memilih calon kepala desa untuk enam tahun kedepan.
Menurutnya, proses demokrasi di tingkat desa tidak boleh terhambat hanya lantaran kebijakan refocusing anggaran. Pada hal, masih banyak anggaran pada program lain yang bisa di pangkas dan tidak memiliki ekses buruk.
Pilkades ini bila ditunda di tahun 2022 baru dilaksanakan, tentu berdampak pada masa jabatan dan periode masa bhakti pejabat Kades.
“Disamping itu, akan mempengaruhi kondisi politik di desa dimasa seperti saat ini penundaan juga pasti akan menambah tinggi dana yang ada,” ujarnya.
Untuk itu, wakil rakyat yang terpilih kembali dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kapuas II ini, berharap kepada Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan perangkat kerja daerah untuk sama-sama bertekat untuk tidak melakukan pemangkasan anggran dana Pilkades dalam refocusing anggaran tahap dua ini.
“Saya selaku Ketua Fraksi PPP berharap kepada Bupati dan TPAD agar sepakat tidak melakukan refocusing terhadap anggaran tahap dua ini, sehingga tidak mengakibatkan keresahan di tingkat desa,” demikian Darwandie. (Al)
