Banjarbaru,KP- Senin (26/04/ 2021) Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru dengan Agenda Penyampaian Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020. Ruang Graha Paripurna Lantai 03 Gedung DPRD Kota Banjarbaru.
Tampak Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Said Abdullah, Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadliansyah, Wakil Ketua DPRD Banjarbaru Napsiani, Wakil Ketua DPRD Banjarbaru Taufik Rachman, Staf Ahli Wali Kota, para Asisten, dan Kepala SKPD Kota Banjarbaru.
Pada kesempatan itu disampaikan pula evaluasi dan rekomendasi dari DPRD Kota Banjarbaru terkailt LKPJ Wali Kota Banjarbaru akhit akhir anggaran tahun 2020. Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono menyampaikan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD adalah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
“Bahwa laporan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran,” ujar Wartono.
LKPJ Wali Kota Banjarbaru tahun anggaran 2020 disusun mengacu pada dukomen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru tahun 2016-2021 serta pada LKPJ ini telah memuat rekomendasi DPRD atas LKPJ Wali Kota Banjarbaru tahun 2019.
LKPJ Wali Kota Banjarbaru tahun anggaran 2020 saat ini telah dilakukan penilaian dengan beberapa saran dan masukan yang sangat berharga bagi kinerja pemerintah daerah, tentunya kami menyambut baik dan juga mengucapkan terima kasih atas penyampaian DPRD hari ini dan akan kami tindaklanjuti dalam rangka perbaikan kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru pada masa yang akan datang. Dimana rekomendasi ini merupakan perhatian yang tinggi terhadap kinerja pemerintah serta merupakan dukungan dan partisipasi dari pihak legeslatif agar Kota Banjarbaru menuju lebih baik. (dev/K-3)
