Banjarmasin, KP – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Banjarmasin menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan serapan terendah di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin.
Hal itu terlihat dalam rekap Evaluasi Penyerapan dana belanja APBD Kota Banjarmasin di Bulan Juli, berdasarkan LRA tahun 2021.
Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin, Edy Wibowo memaparkan dari anggaran belanja yang dimiliki Disperkim sebesar Rp 27.808.40.111 hanya terealisasi sebesar Rp 7.682.043.334.
“Hanya 27,62 persen saja realisasi dari anggaran belanja di Disperkim,” ungkapnya saat ditemui awak media di lobi Balai Kota Banjarmasin, Rabu (11/08) petang.
Kemudian ada diatasnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang baru terealisasi sekitar Rp60 Miliar lebih, atau 28,52 persen. Dari total anggaran sebesar Rp212 Miliar rupiah.
“Kita belum tahu apa kendalanya pastinya. Mungkin sudah melaksanakan pekerjaan fisik tapi tinggal proses pembayaran,” ujarnya.
“Seperti Perkim ada pembebasan lahan yang tidak bisa dibayarkan dan menunggu perubahan karena salah menempatkan kode rekening. Kita tunggu sampai Agustus atau September nanti,” tambah Edy.
Sementara, Edy melanjutkan, untuk SKPD yang paling tinggi serapan anggarannya sementara ini adalah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Yakni dari anggaran sebesar Rp 21,8 Miliar, sudah terealisasi sekitar Rp12 Miliar lebih atau 55,04 persen.
“Kalau di Dispora ini banyak terkait bantuan dana hibah. Seperti hibah KONI, FORMI termasuk juga Pramuka,” tambahnya.
Selanjutnya, Dinas Perhubungan (Dishub) yang sudah terealisasi sekitar Rp 26,3 Miliar lebih atau 54,10 persen. Dari total anggaran sebesar Rp 48 Miliar lebih.
Lalu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang sudah terealisasi Rp1 Miliar lebih atau 50,87 persen. Dari total anggaran sekitar Rp2,3 Miliar lebih.
“Rp1,7 Triliun itu belanja. terdiri dari APBD Murni dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik. Jadi nilai ini akumulatif seluruhnya. Secara keseluruhan memang paling besar dari APBD, sedangkan dari DAK sekitar Rp 200 Miliar,” pungkasnya.
Jika dilihat secara keseluruhan. Sampai dengan Juli 2021 lalu, serapan anggaran baru menyentuh angka 39,78 persen dari atau sekitar Rp705 Miliar lebih. Dari total anggaran sekitar Rp1,7 Triliun lebih.
“Memang kalau secara kalkulasinya masih jauh. Harusnya paling tidak 50 atau 60 persen. Sementara ini sudah enam bulan masih dibawah 50 persen,” ucapnya.
Karena itu. Ia mengaku khawatir, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) di tahun ini akan berpotensi cukup besar.
Terlebih jika berkaca dengan tahun lalu, SILPA di lingkungan Pemko Banjarmasin mencapai sekitar Rp 251 Miliar.
“Kita tunggu di perubahan. Karena ada pengurangan dan penyesuaian. Kita tentu tidak berharap juga SILPA tahun ini besar. Tapi kalau melihat dari pengalaman tahun lalu, potensi SILPA kembali besar itu ada,” tukasnya. (Zak/KPO-1)
