Banjarmasin, KP – Kualitas pendidikan di Kalsel masih belum meratanya hingga berbagai kendala yang dihadapi dalam pendidikan, termasuk bagi penyandang disabilitas.
“Ada kesenjangan kualitas pendidikan di ibukota provinsi dengan yang ada di kabupaten/kota maupun kecamatan,” kata Ketua Dewan Pendidikan Kalsel, H Hadin Muhjad pada pertemuan dengan Komisi IV DPRD Kalsel, Kamis (13/1), di Banjarmasin.
Hadin Muhjad mengakui, secara kondisional, pendidikan di Kalimantan Selatan ini memang banyak masalah.
“90 persen sekolah-sekolah menengah berada di pinggiran yang berdampak pada mutu pendidikannya,” ungkap guru besar Universitas Lambung Mangkurat (ULM).
Berdasarkan pengalamannya ketika memantau lulusan-lulusan SMA dan SMK yang masuk perguruan tinggi, rata-rata terkonsentrasi dari sekolah tertentu.
Hal ini akan sangat memengaruhi mutu pendidikan di Kalsel yang kondisinya masih rendah, karena lulusan sekolah menengah di pinggiran yang jumlahnya banyak.
“Mereka tidak dapat bersaing dengan lulusan sekolah di ibukota provinsi atau kabupaten/kota untuk pendidikan yang lebih tinggi,” jelas Hadin Muhjad.
Selain itu, masalah anggaran pendidikan yang juga masih rendah, sangat berkorelasi dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan. Baik dari sisi infrastruktur maupun SDM yang dihasilkan.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin memastikan akan mempelajari hasil diskusi dan aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan, sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.
“Beberapa aspirasi akan jadi bahan untuk disampaikan ke pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti,” ungkap politisi Partai Gerindra itu.
Dalam pertemuan itu, juga terungkap fakta banyaknya tenaga kerja lokal yang tidak terserap dengan maksimal, karena minimnya kualifikasi.
“Karena lebih dari 40 persen tenaga kerja justru merupakan lulusan SD dan sebagian besar malah tidak menamatkan pendidikannya, sehingga sulit diserap pasar kerja,” tambah Lutfi. (lyn/KPO-1).
