Martapura, KP – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Banjar memfasilitasi kegiatan Penyusunan Kebijakan Daerah tentang Pelayanan KB Pasca Persalinan (KBPP) dalam Mendukung Percepatan Penurunan Stunting 2022.
Kegiatan dibuka Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, di aula Dinsos P3AP2KB, pekan kemarin. Diikuti peserta dari 20 kecamatan, masing-masing satu bidan pengelola Program KB di Puskesmas dan satu bidan yang memberikan pelayanan KB pasca salin.
Kadis Sosial P3AP2KB Hj Siti Hamidah menyampaikan, esensi kegiatan ini guna meningkatkan pengetahuan tentang penguatan pengelolaan pelayanan KB dan KB Pasca Persalinan dalam mendukung percepatan penurunan stunting, meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi oleh pengelola, meningkatkan pembinaan pada tenaga kesehatan, khususnya tenaga bidan serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan KB.
“Semoga kedepan angka stunting di Kabupaten Banjar dapat ditekan dan capaian Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP) lebih meningkat,” harapnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel H Ramlan mengatakan, salah satu upaya pendukung dan arah kebijakan BKKBN, yakni meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KB dan Kespro yang komprehensif melalui peningkatan penggunaan kontrasepsi, khususnya KB pasca persalinan.
“BKKBN membuat inovasi melalui alokon yang lebih variatif, yakni tersedianya inserter IUD yang lebih panjang agar memudahkan pemasangan alokon pasca kelahiran, alokon implant 1 batang untuk 3 tahun, suntikan 1 ml untuk 3 bulan serta progestogen only pil untuk ibu menyusui,” tandasnya.
Ramlan juga menyampaikan, untuk para bidan bisa langsung mendapatkan alokon dari BKKBN dengan mengisi Form K-Nol bersama Penyuluh KB di Kecamatan masing-masing.
Kegiatan juga diisi pelayanan KB gratis melalui Mobil Unit Pelayanan KB yang pada hari itu melayani 5 akseptor dari Kecamatan Martapura dengan jenis kontrasepsi implant. (wan/K-7)
