BANJARMASIN, KP – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Kalimantan terus berupaya mendorong literasi dan pemanfaatan jasa keuangan yang sehat oleh masyarakat di wilayahnya dengan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.
Hal ini tentunya dilakukan agar masyarakat tidak terjebak kepada praktek jasa keuangan ilegal yang merugikan mereka sendiri kedepannya.
Salah satunya terbaru adalah dengan menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kalsel, Rabu (30/3/2022) di Hotel Kindai Banjarmasin.
Kegiatan ini sendiri menghadirkan sejumlah daerah di Wilayah Provinsi Kalsel yang meliputi Kabupaten Tanah Laut (Tala), Tapin, Tabalong dan Kotabaru.
“Melalui kegiatan ini kami ingin menguatkan kembali kerjasama dengan Pemda setempat agar kita bisa melakukan berbagai program, khususnya yang terkait dengan literasi dan pemanfaatan jasa keuangan yang sehat oleh masyarakat,” tegas Kepala OJK Regional 9 Kalimantan Riza Aulia Ibrahim.
Diklaimnya pada tahun 2021 lalu melalui TPAKD Provinsi Kalsel, OJK berhasil mendorong hadirnya Generic Model Skema Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) di Kabupaten Tabalong maupun Tala.
Melalui cara ini di Kabupaten Tabalong ada sebanyak 1.067 debitur dengan total plafon penyaluran sebesar Rp12,12 Miliar yang dapat dibantu modal usahanya melalui Kredit Gerbang Emas yang disalurkan oleh BPR Tabalong Bersinar. Sedangkan di Kabupaten Tala melalui BPR Tanah Laut dengan Program Kredit Gapura Karomahnya, juga telah disalurkan kepada 1.454 debitur dengan total plafon penyaluran sebesar Rp11,99 Miliar.
“Nah melalui cara ini kita bisa membantu pendanaan masyarakat dan menghindarkan mereka dari rentenir berkedok koperasi hingga pinjaman online. Kedepan kita juga tentunya ingin mendorong agar program ini bisa direalisasikan di daerah lainnya,” tambahnya.
Lalu dalam hal literasi keuangan melalui TPAKD Provinsi Kalsel pihaknya mengkalim juga sudah mendorong realisasi akses simpanan untuk masyarakat dalam bentuk program Satu Rekening, Satu Pelajar (KEJAR), yang merupakan program nasional arahan Presiden RI selaku ketua DNKI (Dewan Nasional Keuangan Inklusif) kepada Kemendikbud, agar seluruh pelajar di Provinsi Kalsel memiliki akses perbankan sejak dini.
“Untuk mendukung program KEJAR, OJK bersama dengan Pemprov Kalsel dan Perbankan di Kalsel telah menginisiasi platform digital Banua Menabung untuk mengimplementasikan program KEJAR. Platform Banua Menabung ini dapat memfasilitasi agar setiap individu pelajar dan mahasiswa secara kolektif dapat mengajukan pembukaan rekening maupun menabung ragam produk simpanan tanpa harus ke kantor bank. Sampai dengan saat ini platform tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh 5.677 individu pelajar dalam mengajukan pembukaan rekening simpanan pelajar dan mahasiswa,” ungkapnya.
Sementara itu, Deputi Komisioner Bidang Edukasi & Perlindungan Konsumen OJK Sarjito juga menambahkan, perlunya peran serta semua pihak, khususnya Pemda setempat agar masyarakat bisa makin melek terhadap literasi keuangan dan memanfaatnya dengan benar.
Ramainya sejumlah kasus terkait investasi bodong berkedok trading yang banyak merugikan masyarakat akhir-akhir ini tentunya sudah cukup membuktikan bahwa masalah literasi keuangan harus menjadi perhatian yang serius oleh semua pihak terkait agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
“Karena itulah melalui kegiatan ini peran TPAKD Provinsi Kalsel ini akan kita kuatkan lagi. Dengan harapan bisa membantu OJK dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak pada investasi bodong dan bisa memanfaatkan jasa keuangan yang legal sesuai kebutuhannya,” timpalnya.
Dilain pihak, Sekda Pemprov Kalsel Ir Roy Rizali Anwar ST MT berharap, melalui kegiatan semacam ini bisa mendorong agar masyarakat Banua bisa makin melek terhadap literasi keuangan dan memanfaatnya dengan benar.
Baginya hal ini penting dalam rangka ikut mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi Kalsel ditengah masih adanya ancaman Pandemi Covid-19. Sebelumnya diklaimnya Pemprov Kalsel mencatat naiknya pertumbuhan ekonomi Kalsel hingga mencapai angka 5,5 persen YoY di Triwulan IV tahun 2021 lalu. Angka ini jauh lebih baik dibanding triwulan sebelumnya yang hanya menembus 4,88 persen.
“Nah tren kenaikan seperti ini tentunya harus bisa kita lanjutkan di tahun 2022 ini. Salah satunya melalui sinergi dengan pihak terkait, termasuk lembaga jasa keuangan yang ada di Provinsi Kalsel,” tukasnya.(vin/KPO-1)
