Banjarmasin, KP – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada notaris dan masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Rapat Koordinasi bersama Majelis Pengawas Notaris pada hari Kamis, (15/09). Mengawali kegiatan ditandai oleh tarian Selamat Datang yang dibawakan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan LPP Kelas IIA Martapura.
Setelah itu, dilanjutkan dengan acara Pelantikan Notaris Daerah (MPD) Kabupaten Banjar. Adapun anggota MPD yang dilantik pada hari ini sejumlah 8 orang yang berisi unsur Bagian Hukum Daerah, notaris, akademisi dan unsur Kantor Wilayah Lementerian Hukum dan HAM.
Usai melantik para notaris, kegiatan dilanjutkan dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah, Lilik Sujandi. “Profesi notaris merupakan profesi yang sangat luar biasa, hasil rapat kerja ini diharapkan tidak hanya saja didengar dan ditulis, namun bisa tersampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat dapat disampaikan dengan baik,” ujarnya.
“Saat ini pengawasan dan pembinaan Kantor Wilayah termasuk Majelis Pengawas Daerah harus memiliki aura yang memudahkan dan berkontribusi terhadap pelayanan, selain itu permasalahan selanjutnya adalah minimnya komunikasi notaris,” tambah Lilik.
Beberapa permasalahan yang terjadi saat ini yaitu seperti masih adanya notaris yang belum melakukan perbaikan atau tindak lanjut terhadap hasil temuan pada saat pemeriksaan yang telah direkomendasikan oleh Tim untuk dilakukan langkah perbaikan.
Adanya temuan pada suatu pemeriksaan protokol notaris dan saksi, belum ada aturan baku mengenai pemeriksaan protokol notaris, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan notaris melalui pemeriksaan protokol notaris yang dilaksanakan satu tahun sekali belum efektif untuk tercapainya tertib administrasi dan tertib pelayanan kenotariatan.
Menutup sambutan, Kepala Kantor Wilayah pun langsung membuka kegiatan Rapat Koordinasi bersama Majelis Pengawas Notaris Tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan dan launching aplikasi SIHARMON KALSEL.
Di akhir kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syaripuddin atau yang biasa disapa Bang Din.
“Sebagai pejabat umum, pemberian pelayanan publik yang berkualitas sangat diperlukan masyarakat dalam perbuatan hukum, dari dan oleh karena itu notaris sangat penting oleh masyarakat, eksistensi sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang sejatinya telah ditegaskan dalam Kitab UU Hukum perdata”, ungkapnya.
Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah, Lilik Sujandi, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sri Yuwono, Kepala Divisi Keimigrasian, Junita Sitorus, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah, para Pejabat Administrasi Kantor Wilayah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Keimigrasian se-Banjar Raya, Majelis Pengawas Notaris Pusat, Majelis Pengawas Notaris Daerah se-Kalsel, dan MKN se-Kalsel. (KPO-1)
