JAKARTA, Kalimantanpost.com – Partai Demokrat diisukan akan melakukan kerja sama politik untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Hasto mengatakan komunikasi politik dengan Demokrat makin intens. Namun, dia belum bisa memberikan jawaban pasti apakah Demokrat akan bergabung bekerja sama memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
“Komunikasi politik sudah dijalankan sejak rapat kerja nasional yang ketiga,” kata Hasto di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (9/9/2023).
Ia menuturkan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga sudah menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Selain itu, Hasto juga menyatakan dirinya sudah menemui Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky.
Adapun komunikasi politik yang intens juga terus dilakukan, termasuk melalui Utut Adianto, Bambang Wuryanto, dan Said Abdullah.
“Kami mendengar beberapa partai politik yang mengusung Pak Ganjar itu juga akan mengadakan pertemuan dengan Partai Demokrat,” ujarnya.
Ia melanjutkan, “Ini hal yang bagus komunikasi politik membangun kesepahaman. Kami juga tegaskan kalau bekerja sama dengan partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, betul-betul harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, sehingga kerja sama itu akan kokoh.”
Sebelumnya, Demokrat resmi mencabut dukungannya terhadap bakal capres Anies Baswedan sekaligus keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) setelah Majelis Tinggi Partai Demokrat menggelar rapat di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9).
Hal itu dilakukan Demokrat setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
PDI Perjuangan akan mengikuti seluruh tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU RI, termasuk mengenai Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang jadwal pendaftarannya menjadi 10 Oktober 2023.
Aturan sebelumnya, PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pendaftaran bakal pasangan calon presiden/wakil presiden dibuka mulai 19 Oktober 2023.
“Pada dasarnya PDI Perjuangan mengikuti seluruh tahapan yang ditetapkan oleh KPU RI. Kalau KPU menetapkan pendaftaran, misalnya pada tanggal 10 (Oktober), ya, kami akan mengikuti pendaftaran mulai 10 hingga 16 tersebut,” kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu.
Hasto juga menegaskan partainya sangat taat terhadap asas yang berlaku soal aturan pendaftaran capres dan cawapres. Apalagi, PDI Perjuangan ketika tengah berkonsentrasi selalu memegang etika politik.
Politikus asal Yogyakarta ini juga menyinggung soal kerja sama yang dibangun tidak pernah saling mengkhianati.
“Ketika bekerja sama, kami tidak pernah meninggalkan, kami tidak pernah mengkhianati. Itu yang dilakukan PDI Perjuangan,” ujarnya.
Saat ini dalam Rancangan PKPU Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden jadwal pendaftaran capres/cawapres ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2023.
Dalam aturan sebelumnya, PKPU 3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.
Ketentuan baru itu tertuang dalam Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 yang menyebut kampanye pilpres dimulai 15 hari setelah penetapan pasangan calon (paslon).
Pengaturan tersebut berbeda dengan ketentuan sebelumnya. Dalam UU 7/2017 kampanye diatur mulai 3 hari setelah penetapan paslon.
Apabila kampanye pemilu tetap akan dilakukan 75 hari sebelum hari pemungutan suara, atau tepatnya 28 November 2023 sebagaimana diatur dalam PKPU 3/2022, paslon harus sudah ditetapkan pada tanggal 13 November 2023.
Berbeda dengan pengaturan sebelumnya, pasangan calon tetap pilpres baru akan ditetapkan pada tanggal 25 November 2023. (Ant/KPO-3)
